Menteri Nila Takut Main ke Gedung KPK  

Reporter

Jumat, 9 Januari 2015 17:37 WIB

Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek, melakukan sidak alat pendeteksi virus Ebola di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 3 November 2014. Sidak tersebut dilakukan untuk memperketat masuknya virus ebola ke Indonesia melalui bandara dan pelabuhan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan ketakutannya bila harus berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia merasa publik langsung mengasumsikan negatif bila pejabat pemerintah terlihat sedang berada di gedung komisi antirasuah itu. (Baca: Menteri Nila Usul Ganti Nama Rumah Sakit Jiwa)

Masa awal menjabat sebagai menteri, kata Nila, wartawan terus menakut-nakutinya menanyakan kenapa ia tak kunjung melaporkan jumlah harta kekayaan ke KPK. "Saya jadi takut sendiri ke KPK. Karena tidak berani, saya minta formulirnya saja yang dikirimkan ke kantor," kata dia saat memberikan sambutan di acara deklarasi antikorupsi di kementeriannya, Jumat, 9 Januari 2015. (Baca: Lima Agenda Utama Menteri Kesehatan)

Namun, kata dia, begitu formulir harta kekayaannya dikirim kembali ke KPK, ia rupanya menjadi yang pertama melaporkan harta kekayaan dibanding menteri-menteri lain. "Mungkin itu karena hartanya tidak banyak, jadi cepat ngisinya," kata dia disambut tawa bawahannya.

Tujuan Menteri Nila bercerita hal itu adalah demi meminta komitmen bawahannya di Kemenkes untuk menjalankan birokrasi yang bersih. "Pejabat publik memang takut ke KPK untuk lapor-lapor," kata dia. "Namun, ingatlah. Kalau kita tidak ke KPK sekarang, keluarga, anak, dan cucu kita akan dipanggil juga nantinya oleh mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan."

Kementerian Kesehatan hari ini mendeklarasikan antikorupsi dan komitmen melaksanakan pembangunan kesehatan yang baik dan bersih. Mengenakan pakaian putih, Menteri Nila, delapan pejabat eselon satu, dan sekitar seratus pegawai hadir dalam deklarasi itu.

Deklarasi tersebut disaksikan pula oleh penasihat KPK Suwarsono. Ia mengaku sangat mengapresiasi langkah pencegahan ini. "KPK tidak mungkin memberantas korupsi sendiri. Jadi bantuan dari relasi sangat diperlukan," kata Suwarsono.

INDRI MAULIDAR

Terpopuler
Heboh, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa Belajar di Gereja
'PNS Seksi' di Kota Bekasi Ditegur

Penyelam Belut Air Asia Jumpa Hiu: Assalamualaikum

Beresi Kisruh Penerbangan, Jonan Ikuti Cara Susi

Berita terkait

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

11 menit lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

12 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

12 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

14 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

18 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

20 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya