Negosiator Golkar Arahkan Dukungan ke Jokowi

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 9 Januari 2015 06:00 WIB

Tim juru runding kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dari kiri : Yorris Raweyai, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, Andi Matalatta, Syarif Cicip Sutardjo, Theo L Sambuaga, Agun Gunanjar, Freddy Latumahena, berfoto bersama sebelum perundingan islah, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 23 Desember 2014. Perundingan antara kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie tersebut membahas perdamaian dalam menyelesaikan masalah perselisihan di internal Golkar yang menyebabkan dualisme kepemimpinan.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan tim juru runding Partai Golongan Karya hari ini merumuskan sejumlah kesepakatan. Satu di antaranya, komitmen mereka mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama lima tahun.

"Posisi Golkar adalah mendukung keberlangsungan pemerintahan Jokowi selama lima tahun sebagai presiden yang dipilih rakyat," kata anggota tim juru runding kubu Musyawarah Nasional Bali, Mohammad Suleman Hidayat, di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2015. (Baca: Akbar dan Agung Sowan Jokowi, Juru Damai Golkar?)

Hidayat menuturkan dukungan itu tidak menutup ruang bagi Golkar untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Jika kemudian hari ada langkah pemerintah yang dianggap tidak prorakyat, Golkar berkewajiban mengkritisi kebijakan tersebut.

"Posisi Golkar adalah mitra yang strategis dan kritis terhadap pemerintahan," ujar Hidayat, yang juga mantan Menteri Perindustrian era Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski demikian, ujar Hidayat, sikap itu belum mempengaruhi posisi Golkar di Koalisi Merah Putih. Meja perundingan hari ini sengaja mengenyampingkan poin pembahasan tersebut lantaran kedua pihak belum berhasil membuahkan kesepakatan.



"Posisi di KMP adalah bagian dari komitmen politik Golkar. Kalau ada perubahan, tentu akan ada proses dan prosedur. Yang jelas, itu adalah persoalan Golkar," katanya. KMP adalah koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. (Baca: Golkar Kubu Agung Tak Cabut Gugatan ke Kubu Ical)

Pertemuan juru runding diagendakan kembali guna membahas kemungkinan islah sengketa kepengurusan versi Munas Bali dan Munas Ancol. Kedua kubu membicarakan sejumlah kesepakatan, antara lain, terkait dengan posisi Golkar dalam Perpu Pilkada dan dukungan keberadaan Golkar dalam Koalisi Merah Putih.

Menurut Hidayat, pertemuan pada Kamis sore ini baru menyepakati sekitar 60 persen dari materi perundingan. Beberapa poin yang relatif tidak menemui hambatan adalah dukungan Golkar terhadap Perpu Pilkada dan pemilihan presiden secara langsung.

Materi yang masih mengambang menyangkut perubahan sistem pemilihan anggota legislatif dan posisi Golkar di KMP. "Yang penting untuk saat ini, penyamaan visi dulu," tuturnya. Rencananya, ujar Hidayat, materi yang belum selesai akan dibahas kembali pekan depan. (Baca: Munas Islah Golkar, Agus Gumiwang Menolak Maju)

Materi perundingan juga akan membahas nasib gugatan yang pernah diajukan Presidium Penyelamat Partai Golkar terhadap kepengurusan Aburizal Bakrie. "Kami sepakat mengenyampingkan opsi jalur peradilan. Jika peluang islah tertutup, kami sepakat mengambil opsi itu," kata Hidayat.

RIKY FERDIANTO