Johan Budi Dua Kali Ditolak Mundur sebagai Jubir KPK

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 7 Januari 2015 06:18 WIB

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Johan Budi Sapto Prabowo mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat permohonan itu diserahkannya pada Senin, 5 Januari 2015. Johan beralasan ingin berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Deputi Pencegahan KPK. Dia memang telah dilantik dan menduduki posisi itu pada 17 Oktober 2014. (Baca: Johan Budi Mundur dari Juru Bicara KPK)

Ini bukan pertama kalinya Johan mengajukan permohonan diri mundur sebagai juru bicara. Pada Juli 2011, pria yang menjabat sebagai juru bicara sejak 2007 ini juga mengajukan permohonan mundur lantaran ingin fokus mengikuti seleksi pimpinan KPK yang saat itu sedang diikutinya. Pengunduran diri ini pun dilakukan untuk memudahkan pengusutan tim pengawas KPK terkait dengan tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. (Baca: Ini Alasan Johan Mundur sebagai Juru Bicara KPK)

Keinginan mundur Johan itu ternyata ditolak. Busyro Muqoddas yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK mengatakan Johan masih bisa menjalankan tugasnya meski ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Kali ini, penolakan datang dari Ketua KPK Abraham Samad. Abraham keberatan jika Johan mundur sebagai juru bicara. Meski demikian, dia menuturkan pimpinan belum membahas secara khusus tentang permintaan Johan tersebut.

Johan sendiri menjabat sebagai juru bicara sejak 2007. Pada 2008-2009, dia merangkap sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Setelah menduduki jabatan itu, Johan lalu menjadi Kepala Biro Humas KPK. (Baca juga: Sore ini, Johan Budi Dilantik Jadi Deputi KPK)

Pada Agustus 2014, Johan mengajukan lamaran untuk mengisi kursi Direktur Pencegahan KPK yang kosong ditinggalkan Iswan Elmi. Iswan diangkat menjadi salah satu deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Johan lolos dalam seleksi tersebut dan dilantik pada 17 Oktober 2014.

NUR ALFIYAH

Berita lain:
Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri

Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok

Ulama Malaysia Haramkan Yoga dan Kopi Luwak





















Berita terkait

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

8 menit lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

41 menit lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

47 menit lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

1 jam lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

2 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

12 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

13 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

16 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

17 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

18 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya