Tim juru runding kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dari kiri : Yorris Raweyai, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, Andi Matalatta, Syarif Cicip Sutardjo, Theo L Sambuaga, Agun Gunanjar, Freddy Latumahena, berfoto bersama sebelum perundingan islah, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 23 Desember 2014. Perundingan antara kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie tersebut membahas perdamaian dalam menyelesaikan masalah perselisihan di internal Golkar yang menyebabkan dualisme kepemimpinan.TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Proses islah di antara dua kepengurusan Partai Golkar terancam gagal. Kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali mendorong penyelesaian lewat jalur pengadilan. Sikap mereka berseberangan dengan keinginan kubu Munas Ancol.
"Lebih baik penyelesaian kekisruhan tersebut melalui pengadilan agar ada kepastian hukum bagi masa depan Partai Golkar," ujar Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui pesan pendek, Selasa, 6 Januari 2015. (Baca: Konflik Golkar Mungkin Diselesaikan di Pengadilan)
Menurut Bambang, pengadilan adalah forum yang tepat untuk membuktikan kubu mana yang menyelenggarakan munas sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Jalur itu layak ditempuh mengingat kepengurusan versi Munas Ancol yang saat ini dipimpin Agung Laksono mengajukan permintaan yang tidak mungkin dipenuhi Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi Munas Bali," kata Bambang. (Baca: Kubu Agung: Ke Luar KMP, Tak Mesti Gabung Jokowi)
Bambang mengakui penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama. Namun mekanisme itu tak akan mengganggu roda organisasi partai menjelang persiapan pemilu kepala daerah.
"Soal pilkada tidak akan ada pengaruhnya. Di KPU atau KPUD, tanda tangan yang masih diakui adalah ketua umum dan sekretaris jenderal hasil Munas Golkar VIII di Riau 2009, yaitu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," ujarnya. (Baca: Islah Golkar, Akbar: Wajib Islah Demi Agenda 2019)
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
1 hari lalu
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
4 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Wikinara merupakan perusahaan network marketing terdaftar di Kementrian Perdagangan RI yang fokus dalam pemasaran produk nutrisi, kecantikan dan alat kesehatan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
5 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
9 hari lalu
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.
