Tim juru runding kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dari kiri : The L Sambuaga, Yorris Raweyai, Syarif Cicip Sutardjo dan Agun Gunanjar, sebelum perundingan islah, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 23 Desember 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengaku belum mengetahui konsep Munas Islah. Menurut Agung, Munas Islah tak ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Anggaran Dasar Golkar Pasal 30 yang mengatur musyawarah dan rapat, tak terdapat nomenklatur Musyawarah Islah. Forum untuk melakukan pergantian pemimpin pusat hanya diatur melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Luar Biasa. (Jelang Islah, Golkar Sepakati Rujukan Bersama)
Penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar, kata Agung, adalah dengan mengkombinasikan personalia dari pengurus Aburizal dan dirinya. "Satu pihak tentu tak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama," kata dia. (Muladi: Mahkamah Tak Mungkin Tangani Konflik Golkar)
Soal siapa yang nantinya akan menjadi ketua umum hasil islah, Agung menyerahkan kepada tim negoisasi kedua pihak. "Masalah personalia ini dikesampingkan dulu karena terlalu sensitif," kata Agung.
Politikus Partai Golkar yang juga mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan dilaksanakannya musyawarah nasional islah. Munas untuk menyelesaikan konflik internal antara kepemimpinan Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan kubu Agung Laksono versi Munas Jakarta.
