TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai informasi yang jauh lebih lengkap daripada Tim Reformasi soal kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur.

Faisal mengatakan Tim Reformasi cuma mengetahui besaran persentase kepemilikan saham atas TPPI, termasuk milik Honggo. "Banyak question mark-nya," kata Faisal saat ditemui di kantor Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Jalan Plaju, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Desember 2014. (Baca: Karyawan TPPI Tuban Akan Lapor KPK dan DPR)

Honggo, Faisal melanjutkan, masih mempunyai fasilitas tertentu dalam pengelolaan TPPI. Sayangnya, Faisal mengaku tidak begitu paham dengan fasilitas yang dimaksud.

Dalam pengelolaan kilang TPPI, kata Faisal, ada dua jenis kandungan, yakni aromatik dan olefin. "Aromatik udah jalan, olefin baru rencana akan jalan. Tetapi Honggo (memiliki) ada satu fasilitas yang dia dapat uang dari sana," kata Faisal. (Baca: Kilang TPPI Akan Tutup, 700 Karyawan Resah)

Karena itu, Tim Reformasi merekomendasikan kepada pemerintah untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di TPPI agar dapat segera mengembangkan produksi BBM Ron 92, atau lebih dikenal dengan Pertamax.

Faisal membenarkan bahwa KPK memberikan catatan, selama pemilik lama masih ada, maka pemerintah harus hati-hati. "Solusinya, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM duduk sama-sama (membahas masalah ini). Cepat, sih, kalau semua duduk sama-sama. Insya Allah, urusannya kecil."

Faisal mengatakan pihaknya akan menunggu pendapat dari ahli hukum yang mengkaji permasalahan ini pada Senin, 28 Desember 2014. Faisal mengaku belum tahu siapa ahli hukum yang telah melakukan kajian tentang TPPI.

Pengelolaan TPPI ini merupakan salah satu dari enam rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang disampaikan Ahad lalu, 21 Desember 2014. Dalam rekomendasi itu disebutkan pengelolaan fasilitas kilang TPPI akan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.

ALI HIDAYAT

Berita Terpopuler
Rapat Islah di DPP Golkar, Yorris Gebrak Meja?
MUI Tak Haramkan Muslim Ucapkan Selamat Natal
Polisi Pindahkan Acara Natal Jokowi di Papua
Membandingkan Rapor Menteri Susi dan Menteri Puan