Kasus BLBI, ICW: KPK Jangan Hanya Sasar Nursalim  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 24 Desember 2014 06:12 WIB

Buronnan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki tiba di Kejaksaan Agung RI Jakarta (22/1). Adrian adalah bekas Direktur Utama PT Bank Surya yang menerima dana BLBI. Pada 2001, Adrian melarikan diri ke Australia. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki kasus skema bantuan likuiditas Bank Indonesia. Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengharap agar KPK tak hanya berhenti pada nama Sjamsul Nursalim.

"KPK juga harus menyasar konglomerat lainnya," kata Emerson saat dihubungi pada Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: 'Jokowi Jangan Diam Saja')

Emerson juga mengkritik kebijakan pengeluaran surat keterangan lunas yang dikeluarkan sudah memenuhi prosedur atau tidak. "Harus dievaluasi ulang SKL itu."

Menurut Emerson, aset yang dijaminkan pengusahan penerima BLBI juga jauh lebih murah dari nilai aslinya. Padahal, kata Emerson, aset itu telah dibeli lagi oleh pemilik lama. "Jadi mereka dapat asetnya kembali dengan harga yang rendah." (Baca: KPK Perkuat Bukti Kasus BLBI)

Pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, menganggap urusan kliennya dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia rampung. Maqdir menganggap urusan taipan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia kelar dengan dikeluarkannya master of settlement and acquisition agreement.

Artinya, risiko penjualan aset yang digadaikan ada di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Artinya, gagal tidaknya BPPN memenuhi target sangat dipengaruhi sukses-tidaknya BPPN menjajakan aset milik bankir itu.

"Karena aset Nursalim yang diserahkan sama dengan nilai utang, maka urusannya dianggap selesai," kata Maqdir.

Berikut Daftar Nilai Utang Beberapa Bank Penerima BLBI (Majalah Tempo 19 Maret 2000)

Bank: BCA
Nilai Utang: Rp 47,75 triliun
Pemilik: Liem Sioe Liong
Keterangan: Sudah settlement

Bank: BDNI Rp
Nilai Utang: 28,41 triliun
Pemilik: Sjamsul Nursalim
Keterangan: Sudah settlement dan yang Rp 1 triliun dibayar tunai.
Aset kini dinilai kurang.

Bank: BUN
Nilai Utang: Rp 6,16 triliun
Pemilik: Bob Hasan
Keterangan: Sudah settlement

Bank: BUN
Nilai Utang: Rp 7,84 triliun
Pemilik: Kaharudin Ongko
Keterangan: Sudah settlement

Bank: Danamon
Nilai Utang: Rp 12,32 triliun
Pemilik: Usman Admadjaja
Keterangan: Sudah settlement, tapi aset kini dinilai masih belum menutup utangnya

Bank: Bank Surya Subentra
Nilai Utang: Rp 1,89 triliun
Pemilik: Sudwikatmono
Keterangan: Sudah settlement

Bank: Bank Modern
Nilai Utang: Rp 2,49 triliun
Pemilik: Samadikun Hartono
Keterangan: Sudah settlement, tapi aset kini dinilai masih belum menutup utangnya

Bank: Bank Pelita
Nilai Utang: Rp 2,59 triliun
Pemilik: Hashim Djojohadikusumo
Keterangan: Belum settlement, akan diajukan ke pengadilan jika menolak valuasi aset

Bank: Bank Istismarat
Nilai Utang: Rp 539 miliar
Pemilik: Hashim Djojohadikusumo
Keterangan: Belum settlement, akan diajukan ke pengadilan jika menolak valuasi aset

Bank: Bank Deka
Nilai Utang: Rp 206 miliar
Pemilik: Dewanto Kurniawan
Keterangan: Sedang valuasi aset

Bank: Bank Centris
Nilai Utang: Rp 735 miliar
Pemilik: Andre Teja Dharma, dan Kem Kem A.
Keterangan: Sedang valuasi aset

Bank: Bank Hokindo
Nilai Utang: Rp 347 miliar
Pemilik: Hokiarto
Keterangan: Diajukan ke polisi, kasus tak jelas

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terpopuler lainnya:

4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok
Eva Bande, Dipenjara Gara-gara Bela Petani
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'

Berita terkait

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

7 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

18 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

21 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

22 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

25 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

26 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

26 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

27 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

28 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

32 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya