Reydonnyzar Moenek Kapuspen Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan pemerintah mencoret alokasi dana belanja daerah yang tidak efektif. Misalnya, dana perjalanan dinas luar kota dan luar negeri, serta rapat di hotel. "Penghematannya bisa sampai ratusan miliar," kata Donny, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Tangani Korupsi Bansos, MA Akan Pecat Hakim)
Donny mengatakan, ini merupakan bagian dari penghematan yang dilakukan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo. Selain dana perjalanan ini, Kementerian Dalam Negeri juga menghapus alokasi dana bantuan sosial.
Peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mendukung gagasan penghapusan anggaran bansos. Menurut Roy, pemerintah tidak memiliki ukuran efektivitas penggelentoran dana itu.
Ini karena dana bansos dikeluarkan langsung oleh bendahara umum. Dan ini membuat dana itu disalurkan tanpa melalui dinas-dinas. "Jadi tidak ada yang mengukur apakah benar dana bansos mengentaskan kemiskinan dan sebagainya," kata Roy. (Baca: Kemendikbud Paling Banyak Tarik DanaBansos)
Tren pemberian dana bansos, kata Roy, bisa dipetakan per tahun. Menurut Roy, tahun pertama menjabat kepala daerah, biasanya dana bansos besar. Pada tahun kedua dan ketiga akan menurun. Lalu, di tahun keempat akan meningkat lagi. "Siap-siap untuk dana pencitraan buat inkumben maju lagi," ujar Roy. Soal ini dibenarkan oleh Donny.
Menurut Donny, banyak daerah menganggarkan dana bansos secara berlebihan apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. Donny mencontohkan ada daerah yang belanja bansosnya sampai 12 persen, padahal pemasukan asli daerahnya kecil. "Itu kan sangat tidak rasional."
