Pangarmatim Laksda TNI, Arie Henrycus Sembiring (kanan), meninjau proses penenggelaman dua kapal ikan ilegal berbendera Papua Nugini di perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. ANTARA/Izaac Mulyawan
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan keterbatasan bahan bakar minyak menjadi salah satu kendala kapal perang milik Angkatan Laut mengamankan wilayah perairan Indonesia dari pelaku pencurian ikan. Menurut dia, alokasi solar untuk kapal TNI AL tak sepadan dengan luas wilayah yang harus diamankan.
"Biaya solar kapal perang jelas lebih mahal dibanding kapal biasa," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Enam Kapal Pencuri Ikan Siap Ditenggelamkan)
Moeldoko memberi contoh, satu unit kapal perang kelas fregat dengan panjang sekiar 100 meter butuh bahan bakar solar Rp 900 juta untuk berlayar sehari penuh. Biaya solar semakin membengkak jika wilayah patroli kapal luas. (Baca: Dor, TNI AL Tembak Dua Kapal Papua Nugini)
Sebelumnya, Panglima Armada Barat TNI AL Laksamana Muda Widodo mengatakan setidaknya ada 49 unit kapal perang yang siap berpatroli di wilayah barat Indonesia. Sayangnya, tak semua kapal bisa dipakai untuk patroli keamanan laut. Musababnya, jatah bahan bakar dari pemerintah yang terlalu minim. Untuk tahun ini saja, Armada Barat hanya dapat 27 persen bahan bakar dari alokasi yang dibutuhkan.
Walhasil, Widodo harus pintar-pintar mengatur siasat memaksimalkan patroli pengamanan laut dengan bahan bakar yang terbatas. Pada tahun ini saja, Armada Barat menggelar 12 kali operasi pengamanan. "Jumlah armada yang dipakai tak tentu, ada yang satu kapal, dua kapal, atau dua kapal dengan satu helikopter," katanya.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
