Begini Cara Deteksi dan Tindak Kapal Ilegal  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Minggu, 21 Desember 2014 09:40 WIB

Anak-anak menunjuk spanduk bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan latar kapal yang ditenggelamkan di Gedung Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Jakarta, 10 Desember 2014. Selain ramai beredar di media jejaring sosial, gambar/meme Menteri KKP yang akan menenggelamkan kapal asing bila mengambil ikan di Indonesia juga dipasang di Gedung Kementerian KKP. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Badan Koordinasi Keamanan Laut Kolonel Edi Fernandi mengatakan lembaganya saat ini memiliki sebelas satelit Automatic Identification System (AIS). Sebelas satelit itu bertugas memantau daerah kelautan yang rawan akan pencurian ikan oleh kapal asing.

"Di antaranya untuk di Natuna, Ambon, Bali, Manado, Kupang, Merauke, dan Jayapura," ujar Edi, saat dihubungi Tempo, Jumat, 19 Desember 2014. Di daerah-daerah itu, Bakorkamla telah menempatkan stasiun pantau untuk menerima informasi AIS. (Baca: Hari Ini, TNI Tenggelamkan 2 Kapal Asing di Ambon)

Kemudian, kata dia, petugas di stasiun pantau akan menyampaikan temuannya pada Pusat Komando Bakorkamla di Jakarta. Pusat Komando lalu meneruskan temuan itu pada petugas patroli terdekat. "Di laut ada Polisi Air, atau Angkatan Laut, yang tergabung dengan Bakorkamla. Dengan adanya pusat komando, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih petugas," katanya. (Baca: Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi)

Selain melalui AIS, Bakorkamla juga memiliki radar pemantau, long range camera yang mampu memantau hingga 40-60 kilometer, dan kamera pemantau (CCTV) sejauh 4 kilometer. (Baca: Menteri Susi Piloti Pesawatnya Keliling Sumatera)

Sejauh ini, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bakorkamla saja yang memiliki satelit AIS. Menurut Edi, KKP dan Bakorkamla saling berkoordinasi dalam menangkap pencuri ikan. "Misalnya kalau Bakorkamla punya informasi, tapi lokasi petugas KKP dekat dengan temuan, maka KKP yang dikirim untuk menangkap," katanya. (Baca juga: Lindungi Kapal Vietnam, Menteri Susi Diprotes)

PERSIANA GALIH

Topik terhangat:
Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Pembatasan Motor | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Soal Lapindo, Ruhut: Ical Bisa Ditertawakan Kodok
Priyo Budi Diam-diam ke Rumah Akbar Tandjung

Ucapan Natal, Yenny Wahid: Jokowi Jangan Dengar FPI

Ahok Mencak-mencak di Balai Kota, Apa Sebabnya?

Berita terkait

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

37 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

37 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

37 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.

Baca Selengkapnya

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok

Baca Selengkapnya

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.

Baca Selengkapnya

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.

Baca Selengkapnya