Komandan Datasemen Tiga Satuan Kopaska Armatim SurabayaMayor Laut (P) Yudo Ponco Ari, menjelaskan penemuan kapal selam milik Jerman oleh TNI, di gedung BPPT I, Jakarta, 11 Desember 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut membutuhkan lebih banyak kapal untuk berpatroli se-Indonesia. Namun ini tidak berarti pemerintah harus membeli alat utama sistem persenjataan baru. "Idealnya sekitar 300-400 kapal," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir saat dihubungi Tempo, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: Menteri Susi Geram, Ada Nelayan Diusir Kapal Asing)
Manahan menjelaskan, TNI AL memiliki konsep deployment atau pengiriman alutsista, termasuk kapal. Skema yang berlaku adalah 30:30:30, atau masing-masing sepertiga untuk operasional, stand by atau berjaga-jaga, dan menjalankan pemeliharaan. (Baca: Susi Kesal Jutaan Ton Ikan Dirampok Tiap Tahun)
"Dengan jumlah kapal sekitar 157-160, yang ada di lapangan sekitar 60-70 kapal," ucap Manahan. Sebanyak 50 kapal menjadi stand by force dan selebihnya masuk proses pemeliharaan. Selain kapal-kapal itu, TNI masih memiliki kapal lain di Pangkalan Angkatan Laut. Namun kapal yang tersedia di lanal hanya bisa beroperasi dalam jarak pendek, yaitu di wilayah laut yang aman dari ombak. (Baca: Ikuti Perintah Menteri Susi, NTT Usir Kapal Liar )
Padahal, wilayah perairan Indonesia sangat luas. Manahan menggambarkan luasnya wilayah Indonesia seperti Eropa atau sepanjang East Coasr hingga West Coast Amerika. Ada sejumlah konsep yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya kapal yang dibutuhkan."Apakah dengan membandingkan luas wilayah, atau ancaman yang ada," kata Manahan.
Tidak mudah bagi TNI AL menjaga wilayah perairan Indonesia. Manahan menuturkan, daya deteksi, kemampuan teknologi informasi serta informasi intelijen harus ditingkatkan.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.