Akses Jalan Pesisir Garut Selatan Tertutup Longsor  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 18 Desember 2014 20:00 WIB

TEMPO.CO, Garut - Jalan provinsi menuju pesisir Garut Selatan melalui Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tertutup longsor di sepanjang Kecamatan Talegong, Garut, akibat intensitas hujan yang mulai tinggi, Kamis, 18 Desember 2014. "Ini baru terpantau kemarin sore, mudah-mudahan jangan hujan lagi hari ini, karena tebing di atas sudah mulai retak dengan luas sekitar 1 hektare, ini bisa memicu longsor susulan jika hujan lebat kembali mengguyur," kata Rusmana, petugas Binamarga Kabupaten Garut saat ditemui di lokasi.

Longsor juga menutupi jalan kabupaten di Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, jaraknya hanya sekitar 500 meter saja dari titik longsor dari ruas jalan provinsi. Material batu dan tanah menutup akses jalan hingga sebagian badan jalan ambles bersama material longsoran ke Sungai Cikabuyutan di Desa Sukamulya.

Warga berinisiatif untuk membuka jalur yang tertutup dengan menggunakan cangkul dan sekop saja, karena hingga hari kedua setelah longsor pemerintah kabupaten belum mengirimkan alat berat untuk membuka akses jalan tersebut.

Pantauan Tempo, aliran air masih cukup deras mengalir dari titik longsor, batu-batu besar pun masih berserakan di pinggiran jalan yang tengah dibersihkan oleh warga. "Akses tertutup sampai dua hari, hingga aktivitas warga sangat terganggu dan lalu lintas barang pun terhambat, sekarang mau kami coba dilalui mobil setelah jalur cukup bersih," ujar Ade, warga setempat.

Setelah jalan dibersihkan secara manual, beberapa mobil dan truk mencoba untuk melaluinya. Namun kendaraan dengan bobot berat masih terjebak dalam lumpur dan batu hingga terpaksa ditarik dan didorong oleh warga.

Jalur provinsi yang menghubungkan Pangalengan, Talegong, Cisewu, sampai ke Pantai Rancabuaya sepanjang hampir 100 kilometer tersebut merupakan jalur yang membelah tebing perkebunan teh dan perkebunan rakyat.

Kontur tanah berbukit dan cenderung labil saat musim hujan di jalur utama menuju Pantai Selatan Garut baik melalui Pangalengan, Talegong, dan Cisewu, maupun melalui jalur Garut Kota, Cikajang, Cisompet, dan Pameungpeuk, adalah daerah zona merah rawan longsor di Jawa Barat.

Kepala Bidang Mitigasi Bencana, Gempa Bumi, dan Gerakan Tanah, Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Gede Suantika mengatakan Garut Selatan berpotensi rawan longsor. Salah satunya, jalan-jalan provinsi di Tarogong, Garut. Daerah di wilayah selatan Garut memang termasuk daerah yang berpotensi gerakan tanah menengah-tinggi. "Kita sudah memeriksanya. Ada beberapa titik longsor di sana," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Desember 2014.

Menurut dia, lembaganya memberi rekomendasi agar aparat pemerintah daerah setempat secepatnya membersihkan jalan jika terjadi longsor. "Saat hujan turun lebat, longsor susulan kemungkinan terjadi lagi," katanya.

AHMAD FIKRI | PRIMA MULIA

Terpopuler:
Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret

Begini Pembubaran Nonton Film Senyap di AJI Yogya

Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto

JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang
JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobok?

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

54 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya