Rekening Gendut, Polri Tunggu Hasil Kajian  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 18 Desember 2014 17:58 WIB

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie mengatakan institusinya masih menunggu hasil tim untuk menyelidiki adanya dugaan transaksi di rekening beberapa kepala daerah.

Menurut Ronny, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memang sudah melaporkan rekening beberapa kepala daerah yang terindikasi ada transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana. (Baca: Deddy Mizwar Pejabat Tajir, Punya Rekening Gendut)

"Kami sampai saat ini masih menunggu data-datanya dari penyidik," ujar Ronny saat dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014. "Untuk siapa yang dapat dipersangkakan sebagai tersangka, kami masih melakukan pemeriksaan."

Ronny enggan menjawab saat ditanya siapa kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut. "Cek dan tanyakan saja kepada PPATK," ujarnya. Menurut dia, institusinya kini masih menjaga kerahasiaan laporan kekayaan dan analisis transaksi yang diserahkan oleh PPATK tersebut. (Baca: Ke Mana 'Rekening Gendut' Artis Diinvestasikan?)

Ronny mengklaim institusinya sudah bekerja maksimal dalam pengusutan adanya dugaan transaksi kepala daerah yang mencurigakan. Upaya yang dilakukan kepolisian antara lain meminta keterangan kepada kepala daerah yang bersangkutan agar menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.

REZA ADITYA




Berita terpopuler:
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Rabu Sore, Rupiah Jadi Mata Uang Terkuat di Asia
Rupiah Jeblok, SBY Curhat di Twitter

Berita terkait

KPK Bisa Blokir Rekening Jumbo Istri Nurhadi  

6 Juni 2016

KPK Bisa Blokir Rekening Jumbo Istri Nurhadi  

KPK mulai pelajari laporan hasil analisis PPATK soal rekening istri Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Wapres JK: Punya Rekening Gendut Belum Tentu Bersalah  

30 Mei 2016

Wapres JK: Punya Rekening Gendut Belum Tentu Bersalah  

Kalla meminta agar kepala daerah yang kedapatan memiliki dana besar tidak langsung dicurigai.

Baca Selengkapnya

PPATK: 208 Transaksi Mencurigakan Tak Diusut Penegak Hukum  

28 Desember 2015

PPATK: 208 Transaksi Mencurigakan Tak Diusut Penegak Hukum  

PPATK menyatakan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan selama 2015, belum semuanya ditindaklanjuti penegak hukum.

Baca Selengkapnya

PNS Berekening Gendut Rp 1,2 T Divonis Bebas  

19 Juni 2015

PNS Berekening Gendut Rp 1,2 T Divonis Bebas  

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru
memvonis bebas PNS Pemerintah Kota Batam berekening Rp 1,2
triliun, Niwen Khaeriyah.

Baca Selengkapnya

Nama Pejabat Pemilik Rekening Gendut Bakal Tambah  

4 Januari 2015

Nama Pejabat Pemilik Rekening Gendut Bakal Tambah  

Modusnya adalah uang disembunyikan di rekening istri dan anggota keluarga.

Baca Selengkapnya

PPATK Temukan Rekening Gendut 26 Bupati

31 Desember 2014

PPATK Temukan Rekening Gendut 26 Bupati

PPATK menemukan rekening gendut 26 bupati yang nilai transaksinya total mencapai Rp 1,3 tirliun.

Baca Selengkapnya

PPATK: Kejagung Tak Optimal Usut Rekening Gendut  

30 Desember 2014

PPATK: Kejagung Tak Optimal Usut Rekening Gendut  

Hingga akhir 2014, PPATK telah menyerahkan sekitar 50 hasil analisis transaksi mencurigakan para kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Rekening Gendut, Daftar KPK Beda dengan Kejakgung  

26 Desember 2014

Rekening Gendut, Daftar KPK Beda dengan Kejakgung  

PPATK menyerahkan daftar 10 pejabat yang memiliki rekening gendut ke Kejaksaan Agung dan 20 pemilik rekening gendut ke KPK.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Agresif Usut Rekening Gendut Foke  

26 Desember 2014

Alasan KPK Agresif Usut Rekening Gendut Foke  

Menurut Johan, laporan dari Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan itu masih berupa bahan mentah.

Baca Selengkapnya

Kasus Rekening Gendut, Nur Alam Siap Dihukum Mati  

25 Desember 2014

Kasus Rekening Gendut, Nur Alam Siap Dihukum Mati  

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam juga berharap penegakan hukum yang dilakukan tidak melibatkan sanak familinya.

Baca Selengkapnya