TEMPO.CO, Bangkalan - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lempar mengkritik mahalnya harga seragam baru anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Jawa Timur. Satu setel seragam yang dikenal dengan istilah pakaian sipil resmi dihargai Rp 1,4 juta.
"Satu anggota dijatah dua stel, jadi biayanya Rp 2,8 juta, sangat mahal," kata Ketua LSM Lempar Fathurrahman Said, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: Diberi Kain Seragam Murahan, DPRD Sampang Marah)
Selain pakaian sipil resmi, ujar Rahman, anggota Dewan juga dijatah seragam harian sebanyak dua setel. Harga satu setelnya mencapai Rp 1,1 juta. "Dengan jumlah anggota Dewan 50 orang, anggarannya di atas Rp 100 juta."
Menurut Rahman, anggaran seragam DPRD mestinya tidak terlalu mahal. Apalagi saat ini masyarakat tengah kesulitan memenuhi kebutuhan harian pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Anggaran sebesar itu sebaiknya disalurkan untuk meningkatkan ekonomi warga di sektor usaha kecil," tuturnya. (Baca: Tahun Baru, Jokowi-Ahok Pakai Seragam Kotak-Kotak)
Sekretaris DPRD Bangkalan Tommy Feriyanto membenarkan data LSM Lempar. Anggota DPRD dapat jatah dua pakaian dinas, yaitu pakaian sipil resmi dan pakaian sipil harian, masing-masing dua setel. "Total anggarannya senilai Rp 140 juta setahun," katanya.
Dua seragam itu, ujar dia, memang dibutuhkan anggota Dewan. Pakaian sipil resmi, misalnya, digunakan saat rapat paripurna dan peringatan hari besar nasional. Sedangkan pakaian sipil harian untuk rapat internal komisi dan fraksi. "Untuk sementara, satu stel dulu yang dibuat," tuturnya.
