Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, didampingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, melihat proses pengurusan dokumen di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, 26 November 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di daerah. Eks politikus PDI Perjuangan itu menilai keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di daerah tidak mujarab memberantas korupsi.
"Saya setuju dengan rencana itu, sebab selama ini peran BPK dan BPKP di daerah belum optimal," ujar Tjahjo seusai membuka Rapat Koordinasi Penerapan Akuntansi Berbasis Aktual di kantornya, Rabu, 17 Desember 2014. (Baca: KPK Incar Mafia Migas di Sejumlah Daerah)
Menurut Tjahjo, keberadaan KPK di daerah harus jelas. "Misalnya apakah nanti KPK bisa langsung mensupervisi atau bagaimana?" ujarnya. Tjahjo yakin komisi antirasuah itu dapat meningkatkan pengawasan sekaligus menekan angka korupsi di daerah.
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya berencana membuka cabang di tiga zona. Di zona barat, KPK akan berdiri di Kota Medan, Sumatera Utara. Zona tengah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan cabang zona timur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Baca juga: Buka Cabang, ICW: KPK Bukan Toko Waralaba)
