Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama (ki-ka) Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga, Menkokesra Agung Laksono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung dalam pembukaan Rapimnas Partai Golkar V di Jakarta (22/11). Salaah satu agenda penting yang akan dibahas adalah rendahnya elektabilitas Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar. TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Bali dan Jakarta sah. "Dua dokumen yang diberikan kepada kami lengkap dan sah, sehingga kami melihat Munas Bali dan Ancol sah," ujar Laoly dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Kubu Aburizal Anggap Menteri Yasonna Main Api)
Menurut Laoly, Kementerian telah membentuk tim khusus untuk mengkaji dan meneliti kelengkapan berkas administrasi pendaftaran yang diserahkan kedua kubu pada Senin pekan lalu. Kubu Aburizal Bakrie menyerahkan berkas kepengurusan hasil Munas Bali pada Senin pagi. Sedangkan kubu Agung Laksono menyerahkan berkas kepengurusan hasil Munas Ancol, Jakarta, sore harinya. (Baca: Konflik Golkar, Agung dan Ical Diminta Rekonsiliasi)
Laoly menuturkan penilaian keabsahan Munas Bali dan Jakarta merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. Namun Kementerian tak bisa mengambil keputusan lantaran masih menganggap ada pertikaian di internal partai. (Baca: Menteri Laoly Tolak Sahkan Kepengurusan Golkar)
Dia mencontohkan, berdasarkan daftar hadir, terdapat sejumlah peserta Munas Bali yang turut menghadiri Munas Jakarta. "Ini bukti masih ada pertikaian yang harus diselesaikan dulu," kata Laoly. Karena itu, Kementerian meminta kedua kubu menyelesaikan soal dualisme kepengurusan melalui mekanisme internal partai. (Baca: Menunggu Pemerintah, Agun Emoh Islah Golkar)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Menteri Hukum harus mengumumkan pengesahan kepengurusan maksimal tujuh hari setelah menerima berkas pendaftarannya. Namun, bila terdapat perselisihan di internal terkait dengan kepengurusan, UU meminta penyelesaian dilakukan melalui mahkamah partai atau pengadilan. (Baca: Jelang Putusan Menteri Hukum, Kantor Golkar Sepi)
