Sejumlah pekerja menyiapkan peralatan pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku kubunya tidak memiliki persiapan khusus menyambut pengesahan kepengurusan Partai Golkar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kami santai-santai saja," ujar Bambang melalui pesan BlackBerry, Selasa, 16 Desember 2014. (Alasan Kemenkumham Dorong Ical-Agung Islah)
Bambang yakin kepengurusan Golkar versi Musyawarah Nasional Bali akan disahkan pemerintah. Dalam kepengurusan Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie kembali menjadi ketua umum dibantu sembilan wakil ketua umum. Di antaranya Ketua DPR Setya Novanto dan mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Harijadi. (Benarkah Kubu Ical Tak Akan Intervensi Menteri Jokowi?)
Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali ini meyakini kubunya telah memenuhi syarat prosedural, selain kepengurusan Golkar Munas Bali didukung mayoritas pengurus daerah. Menurut Bambang, partainya akan mengadakan rapat pleno menyikapi hasil putusan pemerintah. "Pleno akan dilakukan pekan depan."
Hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly akan mengumumkan keputusan terkait dengan konflik dualisme Partai Golkar. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik, pemerintah memiliki waktu tujuh hari untuk mengesahkan kepengurusan terhitung sejak permohonan diserahkan. Baik kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan pada Senin pekan lalu.
