Gubernur Sumatera Selatan,Alex Noerdin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan lembaganya tidak kaget dengan kasus baru kepala daerah yang memiliki rekening mencurigakan. "Kami tidak kaget karena itu sesuai dengan riset ICW," kata dia di sela acara peringatan Hari Antikorupsi di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 14 Desember 2014.
Ade menjelaskan bahwa sembilan puluh persen kasus korupsi di Indonesia terjadi di daerah. Baik provinsi, maupun kabupaten dan kota. "Kepala daerah kadang kekuasaannya mengerikan. Kadang malah membentuk raja-raja kecil seperti kasus Atut dan Fuad Amin," kata dia. (Baca: Baca: Diduga Berekening Gendut,Berapa Gaji Alex Noerdin?)
Selain itu, pengawasan yang sangat kurang juga menjadi alasan kepala daerah menyeleweng. "Kepala daerah itu berani karena mereka pikir jauh dari pusat pemerintahan jadi tidak akan ketahuan. Apalagi tidak ada media atau pengawasan publik luas langsung ke sana," ujar Ade.
Aliran dana di daerah, kata Ade, bisa terjadi dari dua pihak. Yaitu pengusaha atau dari birokrasi. "Kejaksaan tinggi di daerah juga harus berani bertindak mengawasi betul birokrat di daerahnya masing-masing," kata dia. (Baca: Perusahaan Fiktif, Modus Kirim Dana Rekening Gendut)
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono berjanji mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ihwal transaksi mencurigakan di rekening delapan kepala daerah. Beberapa temuan itu sudah lama diusut dan mulai mendekati proses penyidikan atau penetapan tersangka. (Baca: Harta Fauzi Bowo Naik Rp 13 Miliar dalam 2 Tahun)
Salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Nur Alam dan Alex sudah membantah adanya aliran duit mencurigakan di rekening mereka. (Baca: Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?)
