Mahasiswa Minta Sayyid Aqil Dihukum Gantung

Reporter

Editor

Selasa, 21 Juni 2005 17:38 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Desakan untuk mengadili mantan Menteri Agama, Sayyid Aqil Husein al Munawwar semakin kuat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Yogyakarta, Selasa (21/6) menggelar aksi menuntut Said Agil diadili. Bahkan, KAMMI menuntut komitmen sejumlah kalangan Islam yang menghendaki hukum gantung bagi pelaku korupsi. Terlebih korupsi yang dilakukan oleh Sayyid Aqil Husein al Munawwar adalah dana haji yang jumlahnya tidak kecil. Menurut para pendemo, jika dana haji saja dikorupsi secara besar-besaran maka dana-dana yang lain dapat dipastikan juga dikorupsi. "Departemen Agama yang selama ini diharapkan sebagai benteng terakhir perlindungan moral bangsa, justru dipimpin oleh seorang koruptor. Maka jangan heran jika instansi lain juga merebak korupsi karena Departemen Agama saja adalah ladang korupsi yang sangat subur,"kata koordinator aksi KAMMI DIY, Rommi.Menurut pengunjuk rasa, kejahatan korupsi tak bisa ditolerir. "Pelakunya harus ditindak tegas tidak terkecuali Sayyid Aqil Husein al Munawwar,"kata Rommi. Menurut Rommi, sebagian jemaah haji asal Indonesia adalah kalangan petani dan masyarakat miskin. Mereka, berusaha menabung sedikit demi sedikit hanya semata-mata untuk dapat pergi ke tanah suci memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa. Setelah dana yang mereka himpun mencukupi, kemudian dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Aksi mahasiswa KAMMI berlangsung mulai pukul 13.00 di Bunderan kampus UGM, Yogyakarta. KAMMI juga menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi, menuntut transparansi pengelolaan haji dan menolak monopoli pengelolaan haji. Menuntut pengembalian Dana Abadi Umat dan mendesak semua kasus korupsi diselesaikan hingga tuntas. Syaiful Amin

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

10 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

11 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

22 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

23 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

24 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

25 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

28 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

33 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

41 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya