TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyarankan resep khusus agar kinerja Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi lamban dalam menangani kasus korupsi. Menurut dia, salah satu kelemahan Kejaksaan dan Kepolisian ialah minimnya kemauan untuk serius menggarap tuntas banyak perkara rasuah. "Obatnya hanya satu, Presiden Joko Widodo harus tegas dan mau paksa dua lembaga ini," kata Zainal kepada Tempo di sela Festival Anti Korupsi pada Kamis, 11 Desember 2014.
Zainal mengatakan susah mencari solusi perbaikan kinerja lembaga penindakan korupsi ketika akar masalahnya tidak adanya kemauan. Kebuntuan seperti itu, dia berpendapat, bisa dipecahkan dengan gaya kepemimpinan yang kuat. "Kalau presiden tegas, pasti ada perbaikan kinerja polisi dan jaksa dalam kasus korupsi," kata Zainal.
Masalah lainnya, Zainal menambahkan, kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi sampai sekarang masih belum menyamai kualitas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, aparat jaksa dan polisi yang bertugas di daerah. "Harus segera di-upgrade agar bisa sama dengan KPK," ujar Zainal.
Khusus untuk kejaksaan, Zainal menyarankan pemerintah segera mengalokasikan anggaran yang setara dengan beban target penanganan kasus di lembaga penegakan hukum ini. Menurut dia ada banyak laporan yang menyebutkan aparat kejaksaan di daerah suka memeras tersangka di kasus-kasus besar. "Politik penganggaran untuk kejaksaan perlu diubah," kata Zainal.
Dia menjelaskan ada dugaan salah satu tujuan banyak aparat kejaksaan di daerah melakukan pemerasan pada tersangka di sejumlah perkara untuk membiayai kebutuhan penanganan kasus lain. Hal ini disebabkan karena dana untuk menangani perkara tidak sebanding dengan target jumlah kasus yang harus diselesaikan dalam setahun. Akibatnya, aksi pemerasan kepada tersangka dilakukan dengan dalih subsidi silang.
Karena itu, menurut Zainal ukuran perbaikan kinerja kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus korupsi tidak semata-mata bisa diukur dari peningkatan jumlah kasus yang ditangani. Ukuran perbaikan kinerja kedua lembaga itu justru baru bisa terlihat apabila ada proses pembersihan di internalnya.
Akan tetapi, dia juga memiliki catatan khusus untuk Jaksa Agung Prasetyo mengingat dia mantan Politikus Partai Nasdem yang menjadi anggota Koalisi Pendukung Jokowi. Zainal berpendapat Prasetyo perlu membuktikan kepada publik mampu menuntaskan banyak kasus korupsi yang melibatkan politikus. "Tapi jangan hanya dari Koalisi Merah Putih, tapi juga sebrangnya (koalisi pendukung Jokowi) dan juga dari Partai Nasdem," kata dia.
Adapun Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi menghendaki figur pimpinan di Kepolisian, Kejaksaan dan Direktorat Jendral Pajak memiliki karakter sama dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tjahjo, Jokowi menyatakan hal itu di rapat kabinet pada awal pekan ini. "Presiden bilang, pilih Kapolri yang tidak berperasaan, supaya sama kayak teman-teman KPK yang tak punya perasaan," kata Tjahjo saat berbicara dalam Seminar Pencegahan Korupsi, di Festival Anti Korupsi pada Rabu, 10 Desember 2014.
Tjahjo menambahkan Jokowi juga menginginkan Jaksa Agung segera dibaiat agar berani dan tidak berperasaan. Harapannya, menurut Tjahjo, Kejaksaan Agung akan lebih giat menangkap banyak koruptor. "Soal itu mayoritas pimpinan partai politik, ya silahkan," kata Tjahjo.
Direktur Dirjen Pajak yang tidak berperasaan juga dicari oleh Jokowi agar semua pengemplang pajak kakap bisa ditangkap sekalipun mereka merupakan ketua umum partai politik, pejabat dan pengusaha kaya. "Ada pengemplang pajak, cekal dulu, lalu tangkap," kata Tjahjo.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Busyro: Menteri Susi Adalah Siti Hajar Abad Ke-21
Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang
Menkeu: Ada Pemilik Lamborghini Lolos dari Pajak
Netizen: Fahrurrozi Gubernur FPI sampai Kiamat
Berita terkait
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan
4 jam lalu
Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
5 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca Selengkapnya4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi
6 jam lalu
Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?
7 jam lalu
Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaHarapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024
7 jam lalu
Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.
Baca SelengkapnyaBos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan
13 jam lalu
Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
14 jam lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaCEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella
14 jam lalu
CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSiapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?
15 jam lalu
Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
23 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya