Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Makassar - Sikap mendadak Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie yang berubah haluan dengan mendukung pemilihan kepala daerah langsung mengagetkan sejumlah pengurus Golkar di Sulawesi Selatan. Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Enrekang Andi Natsir menilai apa yang diperlihatkan Aburizal menunjukkan sikap inkonsistensi dalam berpolitik.
Pasalnya, berdasarkan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional Golkar di Nusa Dua, Bali, partai beringin menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada. “Golkar menolak Perpu Pilkada adalah prinsip dari Munas,” kata Andi Natsir ketika dihubungi, Rabu, 10 Desember 2014.
Melalui akun Twitter @aburizalbakrie, Selasa, 9 November 2014, Aburizal menuturkan Golkar memutuskan mendukung Perpu Pilkada. Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil Munas Bali yang menolak pilkada langsung. (Baca juga: Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung)
Andi berujar, seandainya rekomendasi bisa dievaluasi kembali, harus melalui mekanisme partai. Menurut Andi, penolakan terhadap pilkada langsung sudah jelas merupakan keputusan semua DPD Golkar yang hadir di Munas Bali. (Baca juga: Koalisi Merah Putih Bujuk SBY Bahas Perpu Pilkada)
Hal senada diungkap Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Selayar Hasanuddin Chaer. Dia menyesalkan sikap Aburizal Bakrie yang tidak sesuai dengan hasil rekomendasi Munas Bali. “Saya masih menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya.
Adapun Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Takalar Alamsyah Demma menuturkan sebaiknya Aburizal tetap konsisten dengan pilihannya sejak awal, yakni menolak perpu tersebut.
