TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menyatakan kubu Aburizal Bakrie yakin memenangkan pengajuan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Tak ada alasan dari segi hukum, aturan, perundangan serta konstitusi partai untuk mensahkan hasil musyawarah nasional di Ancol," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Desember 2014.
Ada tiga alasan yang membuat kubu Ical yakin pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan yang diajukan berdasarkan hasil munas di Nusa Dua, Bali, pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Pertama, munas tersebut diklaim diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. "Suka atau tidak, DPP ada di bawah pimpinan Pak Ical," ujar Ade. (Baca: Lagi, Kubu Agung Tolak Ajakan Islah dari Ical)
Kedua, tidak ada ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir pada munas di Ancol. Jika ada segelintir sekretaris DPD, menurut Ade, mereka bukan orang-orang terpilih. Ia menyebutkan satu hingga dua perwakilan daerah yang hadir dalam munas di Ancol tidak cukup mewakili kabupaten dan kota se-Indonesia. "Tidak ada alasan untuk mensahkan hasil munas di Ancol," kata dia.
Ade mengatakan munas di Bali berhasil mengumpulkan 562 suara. Menurut dia, hanya dua organisasi masyarakat yang tidak mengirimkan perwakilan, yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Ketiga, para peserta dalam munas di Bali dinilai membawa mandat penuh partai, tidak seperti para peserta yang hadir di munas Ancol. (Baca: 6 Saat-saat Kritis di Balik Pecahnya Golkar)
Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang menentang kubu Ical, Agun Gunandjar Sudarsa, menuding munas di Bali sebagai munas ilegal karena inkonstitusional. Menurut dia, munas yang konstitusional merupakan munas yang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Ia menjelaskan ada dua hal mendesak yang harus dilakukan dalam tubuh Partai Golkar.
<!--more-->
Pertama, menciptakan demokratisasi dan menghapuskan oligarki, rekayasa, nepotisme, dan korupsi. Kedua, mewujudkan regenerasi kepemimpinan secara menyeluruh. "Tanpa itu, Partai Golkar di 2019 akan jadi dinosaurus," ujar Agun. (Baca: Kubu Ical Masih Buka Peluang Islah)
Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Pagi tadi kami serahkan dan sudah selesai," kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014.
Menurut Idrus, daftar nama kepengurusan hasil musyawarah nasional Bali itu diterima langsung oleh Menteri Hukum, Yasonna Laoly. Pendaftaran dihadiri pula oleh Aburizal yang didampingi oleh sejumlah pengurus harian dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I. (Baca: Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly)
Menteri Yasonna sudah menerima permohonan pengesahan kepengurusan dari kedua kubu. Namun, Laoly baru akan memutuskan kepengurusan yang sah setelah ada putusan pengadilan. Kini Golkar memiliki dua ketua umum, yakni Aburizal hasil munas Bali dan Agung hasil munas di Jakarta.
"Ada gugatan yang dimasukkan ke pengadilan oleh kubu Priyo Budi Santoso, kami tunggu saja," kata Laoly setelah menerima kedatangan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Golkar di Jakarta, Priyo Budi Santoso, di kantornya, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung)
Laoly akan membentuk tim khusus untuk mencermati kedua permohonan itu. Tim khusus, kata Laoly, akan memeriksa kelengkapan berkas kedua pihak dan menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. (Baca: Ical dan Agung Daftarkan Pengurus Golkar)
MARIA YUNIAR
Baca Berita Terpopuler
Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam
Lulung Minta Ahok Tak Anggap Dia Musuh
Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly
Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina
Ini Cara Polisi Meringkus Perampok di Taksi Putih
