Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Format kerja sama Demokrat dan fraksi partai pendukung pemerintah tidak sekadar respons atas hasil Munas Golkar di Bali. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menjelaskan sikap itu telah dibahas jauh hari sebelumnya. "Pak SBY sudah tahu rencana pengkhianatan Golkar sejak lama," kata Ruhut, 9 Desember 2014.
Ruhut menjelaskan, indikasi pengkhianatan itu terlihat dari pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menolak pengesahan Perpu Pilkada langsung sebelum penyelenggaraan Munas. Demokrat menilai sikap itu sebagai bentuk pengkhianatan atas kontrak politik yang dibuat dengan koalisi pendukung Prabowo. "Jadi bukan mendadak karena Munas Bali." (Baca: KPU Sulit Pakai PP sebagai Dasar Hukum Pilkada)
Peluang koalisi dibangun Demokrat dengan fraksi pendukung pemerintah. Langkah itu tercermin dari pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin. Keduanya membahas peluang pengesahan Perpu Pilkada setelah rekomendasi penolakan Perpu oleh peserta Munas Golkar.
Menurut Ruhut, dukungan Demokrat terhadap pengesahan Pepru Pilkada tidak berarti partainya beralih koalisi secara permanen dengan koalisi fraksi pendukung pemerintah. (Baca: Tjahjo: Partai Berkonflik Boleh Ikut Pilkada )
Sebab, sejak awal Demokrat telah mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang. "Kami tidak di KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Kami berpihak pada isu-isu yang mendukung kepentingan rakyat."
"Sebelum berangkat ke Korea Selatan, Pak SBY pernah menyampaikan pesan, apapun kita harus dukung pemerintahan Jokowi. Jangan sampai ada pemikiran untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan."
Kalaupun ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai, SBY meminta para kadernya yang kini duduk di DPR menyampaikan kritik yang konstruktif. "Fungsi DPR harus tetap jalan. Kita tidak cuma mengkritik, tapi juga harus memberikan solusi," kata Ruhut. Ihwal isu Pilkada, Ruhut menilai partai yang menolak pengesahan Perpu akan ditinggalkan rakyat.
