Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhi Purdijatno, membantah kabar pemerintah tidak akan mengesahkan satu pun versi kepengurusan partai Golkar yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Bukan tidak akan disahkan. Tapi belum," kata Tedjo saat berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 9 Desember 2014.
Pemerintah, kata Tedjo, akan menunggu hasil pemeriksaan tim khusus yang menangani pendaftaran dua versi kepengurusan itu. "Hasilnya belum tahu kapan. Jangan ditenggat, nanti tidak maksimal kerjanya."
Kemungkinan konflik ini berakhir di pengadilan memang sangat besar. "Tentu kalau memang berakhir di pengadilan, hasilnya akan menjadi pertimbangan kami."
Tedjo tidak ingin pemerintah dianggap mengintervensi konflik internal kedua kubu pengurus pusat di tubuh partai beringin. "Saya yakin mereka bisa menanganinya dengan dewasa."
Namun, hal berbeda dikatakan Tedjo saat mengambil sikap dengan menyarankan Musyawarah Nasional di Bali oleh Kubu Aburizal Bakrie agar ditunda.
"Kalau waktu itu, saya harus bersikap. Karena itu menyangkut masalah keamanan negara," kata Tedjo. "Kalau enggak mengingatkan dibilang acuh tak acuh. Ya, sudah, saya hanya mengingatkan saja tidak salah, kan."
