Presiden RI Joko Widodo/Jokowi (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri penganugerahan Piala Citra dalam ajang Festival Film Indonesia, di Palembang Sport and Convention Centre, Palembang, Sumsel, 6 Desember 2014. TEMPO/Charisma Adristy
TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali mengkampanyekan pentingnya penerapan keterbukaan birokrasi dengan memanfaatkan sistem online. Jokowi menjelaskan kebutuhan mendesak adanya e-budgeting, e-purchasing, sistem cash management, hingga perizinan satu atap berbasis Internet.
"Itu memudahkan pengawasan dan kontrol serta mencegah potensi korupsi," kata Jokowi saat membuka Festival Anti-Korupsi di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM pada Selasa, 9 Desember 2014. (Baca juga: Jokowi Tak Disambut Siswa di Yogyakarta)
Jokowi sependapat dengan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini yang menerapkan langkah penindakan dan pencegahan korupsi dalam porsi yang sama. Di pemerintahan, menurut Jokowi, reformasi birokrasi menjadi kunci pencegahan korupsi. Caranya dengan menerapkan e-budgeting, cash management, pajak online, dan sejenisnya. (Baca juga: Hari Anti-Korupsi, KPK Berpesan Khusus pada Jokowi)
Menurut Jokowi, proses reformasi birokrasi bisa juga jalan bareng dengan perombakan mental pejabat. Jokowi menilai mental pejabat yang suka menilap anggaran, menarik pungutan, dan menerima suap bisa membuat reformasi birokrasi macet.
Selama ini, berdasar pengalaman Jokowi, inovasi sistem birokrasi agar transparan dan mudah diawasi sangat kurang. Jokowi menyebutkan Indonesia butuh reformasi birokrasi dari mulai di sistem pengadaan, pembayaran, penganggaran, pajak hingga perizinan. "Izin SIUPP seharusnya bisa selesai beberapa menit, bisa jadi bulanan hingga tahunan, pasti ada apa-apanya, pasti mau pungutan," katanya.
