TEMPO.CO, Subang - Rencana tidak menggelar rapat di hotel sesuai imbauan pemerintahan Presiden Joko Widodo diyakini bisa melonggarkan ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat. "Minimal kami akan bisa berhemat Rp 5 miliar," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Abdurakhman kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2014.
Dia mengapresiasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla dalam soal berhemat anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti rapat-rapat pejabat pemerintah. Dana hasil penghematan, kata dia, bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih urgen, misalnya, bantuan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. (Baca: Tidak Rapat di Hotel, Pemkot Kediri Hemat Rp 3 M)
Mulai tahun 2015, semua kegiatan rapat dilakukan di gedung-gedung milik pemerintah. "Kami punya gedung PKPRI, Korpri dan Islamic Center, semuanya milik pemkab," ujar Abdurakhman. Hanya saja, kondisinya memang perlu diperbaiki terutama soal sound system.
Tapi, buat penyelenggaraan rapat sepanjang medio Desember 2014, sepertinya masih ada yang dilakukan di luar gedung milik pemerintah. "Kan, sudah kadung ada kontrak kerja sebelumnya," kata Abdurakhman. (Baca: Rapat di Hotel, Dishub Tasikmalaya Bilang Terpaksa)
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang Besata Besuki tak keberatan soal adanya larangan rapat di hotel atau menyewa gedung milik swasta yang relatif mahal tersebut. "Bagus, kami sangat setuju," ujar Besta.
NANANG SUTISNA
Topik Terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
SBY Serukan Merapat ke PDIP
Polisi Tak Sengaja Temukan Video Sadis Pembunuhan
Kenapa PSK Maroko di Puncak Ogah Layani Pria Lokal?
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
11 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
27 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
57 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya