Jika Perpu Pilkada Ditolak, Pemerintah Siapkan Jalan Keluar
Jumat, 5 Desember 2014 17:42 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sudah menyiapkan langkah antisipatif bila Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yasonna juga sudah menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mencari jalan keluar atas penolakan tersebut. (Baca: Perpu Ditolak, Pilkada Langsung Tidak Terancam ) "Sudah kami pikirkan. Dan mudah-mudahan tidak ditolak," ujar Yasonna di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Desember 2014. Bila perpu pilkada ditolak DPR, menurut Yasonna, pemerintah akan menggeser waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yasonna mengatakan, bila masa jabatan seorang kepala daerah telah habis namun waktu pilkada serempak belum ditentukan, pemerintah akan mengangkat penjabat kepala daerah sementara. "Nanti ada pelaksana tugas (plt)." Yasonna menyatakan sadar bahwa akan banyak persoalan yang muncul dari penolakan perpu pilkada oleh DPR. Namun dia sudah memikirkan solusi selanjutnya, yakni membentuk beleid baru. (baca: Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa? ). "Kalau dalam pikiran saya, angkat dulu plt semua sampai ketentuan perundangan baru ini siap," kata Yasonna.LINDA TRIANITA
Berita terpopuler lainnya: Ical Ketum Golkar, Peristiwa Tragis Mengiringi Ciri-ciri Taksi Express Asli dan Palsu Jadi Gubernur FPI, Berapa Gaji Fahrurrozi? KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
23 jam lalu
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca Selengkapnya
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
1 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca Selengkapnya
Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
1 hari lalu
Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca Selengkapnya
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
21 hari lalu
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca Selengkapnya
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
23 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
23 hari lalu
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca Selengkapnya
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
25 hari lalu
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.
Baca Selengkapnya
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
26 hari lalu
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.
Baca Selengkapnya
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
27 hari lalu
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca Selengkapnya
Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
27 hari lalu
Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terhadap bekas wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
25 menit lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
10 jam lalu