Boediono: Tanya Sumbernya

Reporter

Jumat, 5 Desember 2014 12:19 WIB

Wapres Boediono tiba untuk bersaksi dalam sidang lanjutan Bank Century di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan (9/5). Boediono akan bersaksi mengenai pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-11, Boediono dengan santai menanggapi kabar ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelamatan Bank Century. Saat disambangi ke rumahnya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Boediono bersedia meladeni pertanyaan Tempo.

"Silakan cek ke sumbernya ya," kata Boediono ketika keluar dari mobilnya, Jumat, 5 Desember 2014. Saat ditemui, Boediono yang mengenakan kemeja lengan pendek kotak-kotak merah muda itu bungkam saat ditanya apakah sudah menyiapkan tim pengacara tentang kabar status tersangka itu. "Saya tidak mau berkomentar ya."

Ditanya kondisi kesehatannya, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengaku sehat. Ia kemudian pamit masuk ke dalam rumahnya. "Salam ya buat teman-teman," ujar Boediono sambil mengembangkan senyum. (Baca: SBY - Boediono Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK)

Menurut pengawalnya, Praka Alpius alias Al 30 tahun, Boediono pergi dari jam 10.00 WIB bersama istrinya ke salah satu tempat di kawasan Jakarta. Boediono baru kembali ke kediamannya sekitar pukul 11.35 WIB. (Baca: Dikabarkan Tersangka, Boediono Tidak di Rumah)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Adnan Pandu Praja menyatakan KPK sudah menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century. Namun kabar itu dibantah oleh Johan Budi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kabar itu tidak benar," kata Johan kepada Tempo. (Baca: Adnan Pandu Bantah Sebut Boediono Tersangka)

MITRA TARIGAN

Baca juga:
Djarot Temui Ahok di Balai Kota
Gugat Syahrini, Martin Klaim Tak Cari Duit
Badai Dahsyat Hagupit Bakal Terjang Filipina Besok
Kapal Pencuri Ikan Akan Ditenggelamkan Di Anambas

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

10 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

12 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

15 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

22 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

23 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya