Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie pada perayaan HUT Golkar Ke46 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono kecewa pada Partai Golkar. Dalam cuitannya di akun @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan tidak bisa lagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan, dan meninggalkan komitmen begitu saja.
"Secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," cuit SBY pada Kamis tengah malam, 4 Desember 2014. (Baca: SBY Serukan Merapat ke PDIP)
Perpu yang dibicarakan SBY adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung. Perpu itu dikeluarkan SBY semasa menjabat sebagai presiden dan telah didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-IX di Bali baru-baru ini, partai beringin memutuskan menolak perpu tersebut. (Baca: Alasan Golkar Tolak Perpu Pilkada)
Nota kesepakatan untuk mendukung perpu, kata SBY, sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Sebagai imbalan atas kesepakatan itu, Partai Demokrat bersedia bergabung dengan Koalisi Merah Putih dan menduduki posisi pucuk pimpinan DPR RI. (Baca: KPU Pekalongan Tolak Pilkada oleh DPRD)
"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," ujar SBY yang mengaku sedang memegang berkas itu saat sedang bercuit. (Baca: Dikibuli Golkar, Demokrat: Sudah Biasa Itu)
Menurut SBY, partainya dulu bersedia merapat ke Koalisi Prabowo karena adanya nota kesepakatan itu. Syarat mutlaknya adalah KMP harus menyetujui dan mendukung perpu. (Baca: Soal Perpu Pilkada, Ruhut: Golkar Jilat Ludah)
Akibat Golkar ingkar janji, SBY memutuskan partainya akan mencari dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung pilkada langsung. "Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan KIH agar perjuangan bersama ini berhasil." (Baca juga: Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)
