Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tidak berkecil hati atas sikap Partai Golkar yang mendadak menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.
Menurut Amir, Demokrat punya banyak pengalaman berkoalisi dengan Golkar, sehingga tidak kaget melihat perubahan sikap ini. "Mereka (Golkar) sudah terlalu biasa ingkar janji, tidak surprised," ujar Amir kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014. (Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)
Keputusan itu, kata Amir, sepenuhnya adalah urusan Golkar. Namun, menurut dia, perilaku ingkar janji itu sudah menjadi kebiasaan Golkar. "Biar rakyat saja yang mengadili, akal sehat akan selalu menang." (Soal Perpu Pilkada, Ruhut: Golkar Jilat Ludah)
Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali sejak Ahad, 30 November lalu, merumuskan enam keputusan. Penolakan perpu pilkada tercantum dalam poin kedua keputusan Munas Golkar. (Alasan Golkar Tolak Perpu Pilkada)
Menurut Amir, pada awalnya Golkar memang mengambil posisi mendukung pilkada tidak langsung. Namun, berkat komunikasi pimpinan Partai Demokrat dan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Golkar berhasil diyakinkan untuk mendukung perpu pilkada yang menyempurnakan sepuluh butir aturan pilkada langsung. "Ada kesepakatan tertulisnya," kata Amir. (Pilkada Via DPRD Buka Peluang Korupsi Sistemis)
Meski Golkar membelot, Amir yakin perpu pilkada tetap lolos di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai Demokrat dan partai lain dalam Koalisi Prabowo yang telah bersepakat akan tetap mempertahankan mekanisme pilkada langsung karena lebih demokratis. (Pro-Pilkada Langsung, SBY: Bela Kedaulatan Publik)
