TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengecam fraksi anggota koalisi penyokong Prabowo Subianto, terutama Golkar, yang membalik dukungan menjadi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Alasan Golkar Tolak Perpu Pilkada)

"Dulu kami memang punya komitmen sama. Kalau itu dilanggar, berarti mengkhianati,” kata Sjarifuddin Hasan, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Harian Partai Demokrat. (Hadapi Kebijakan Jokowi, SBY Disebut Main Dua Kaki)

Adapun Fraksi Demokrat bertekad memperjuangkan lolosnya perpu tersebut menjadi undang-undang di parlemen. “Kami akan membangun lobi dengan fraksi yang sepaham, terutama dengan Koalisi Indonesia Hebat (koalisi pro-Joko Widodo),” kata Sjarifuddin kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014.

Perpu tentang pilkada itu merupakan produk hukum pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Demokrat. Peraturan itu terbit setelah publik mengecam pengesahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota oleh DPR.

Melalui akun Twitter pribadinya, 6 Oktober lalu, Yudhoyono mengumumkan kesepakatan yang dia bikin dengan para ketua umum partai Koalisi Prabowo untuk meloloskan perpu tersebut. Kesepakatan dibuat ketika Koalisi Prabowo membutuhkan dukungan Demokrat guna memenangi pemilihan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Penolakan Golkar terhadap perpu menjadi salah satu poin keputusan Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Selasa lalu. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi yang harus dijalankan Ketua Umum Golkar yang baru, Aburizal Bakrie.

ANANDA TERESIA | MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | RIKY FERDIANTO | EDWIN FAJERIAL

Terpopuler:
Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
Cerita Ahok tentang Hantu dan Setan Buta Huruf
Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T