Tersangka kasus dugaan suap suplai gas, Fuad Amin, dihadang wartawan di gedung KPK, Jakarta, 2 Desember 2014. Ketua DPRD sekaligus mantan Bupati Bangkalan, diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Bangkalan - Wakil Bupati Bangkalan Mundir Rofi'I mengatakan akan mengevaluasi kerja sama dengan PT Media Karya Sentosa (MKS), kontraktor kerja sama pembelian gas di Blok West Madura. Hal ini berkaitan dengan penangkapan Fuad Amin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diduga menerima suap dari PT MKS.
"Dengan kasus ini, perlu ada evaluasi kerja sama dengan PT MKS. BUMD yang bekerja sama dengan PT MKS pun akan dievaluasi kinerjanya. Akan saya pelajari dulu bentuk kerja samanya seperti apa dengan PT MKS," kata Mundir kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014. (Baca: Selain Suap, Tiga Kasus Ini Bisa Jerat Fuad Amin.)
Mundir mengaku tidak mengetahui suap PT MKS kepada Fuad, sebelum kemudian muncul berita di media. Menurut dia, jika kerja sama tersebut merugikan, tidak menutup kemungkinan ada pembatalan. (Baca juga: Fuad Amin Ditangkap KPK, Ini Motif Suapnya.)
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menduga PT MKS kongkalikong dengan BUMD Bangkalan, yaitu Perusahaan Daerah Sumber Daya. MKS merupakan perusahaan yang ingin mendapatkan kontrak pembelian gas dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO), pengendali eksplorasi Lapangan ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas Pantai Madura Barat.
MKS harus bekerja sama dengan PD Sumber Daya untuk mengerjakan proyek pembangunan pipa gas untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan. "Memang benar, PT MKS membeli dari Pertamina, tapi harus dilihat apakah dia benar membeli atau hanya sebagai calo,” kata Bambang.
KPK menduga ada tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan kontrak itu. KPK kini menjerat Fuad Amin dan Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
