Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla menyampaikan sambutan pada pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 24 November 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah sering membuat pejabat tinggi terlalu berhati-hati bahkan cenderung takut menjalankan kebijakan. Kalla mengaku merasa khawatir sikap kehati-hatian ini justru membuat kebijakan pemerintah mandek.
"Terjadi banyak ketakutan di banyak level birokrasi pemerintah. Gubernur, dirjen, menteri, semua takut untuk berbuat sesuatu. Bila ini terjadi, di satu sisi kita menyelamatkan negara, tapi di sisi lain menyebabkan pertumbuhan negara jadi turun atau rendah," kata Kalla saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: KPK: Ketua DPRD Bangkalan Terima Suap Sejak 2007)
Kalla menegaskan, yang terpenting, upaya pencegahan korupsi di lingkup internal pemerintah tidak boleh sampai memupus keberanian dalam menjalankan kebijakan tertentu. Menurut Kalla, wajar saja jika dalam implementasi kebijakan ada yang salah karena tidak semua kebijakan selalu benar.
"Saya harapkan agar kebijakan, diskresi tidak menjadi bagian untuk pemeriksaan atau tuntutan. Karena, kalau kebijakan menjadi bagian dari tuntutan, tidak ada lagi orang berani ambil kebijakan. Jika itu terjadi, negeri kita akan mengalami kesulitan." (Baca: KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan)
Sebagai Wakil Presiden Indonesia, Kalla mengaku frustasi melihat birokrasi tidak berjalan sesuai degan yang diharapkan. Kalla berharap KPK dan Kejaksaan Agung terus bekerja keras memberantas korupsi, tapi juga menghormati implementasi kebijakan dalam tubuh pemerintah.
"Tidak semua kebijakan mempunyai hasil positif. Tapi bukan berarti kebijakan itu harus dihukum. Bila kesalahan dihukum, tidak ada orang yang berani ambil keputusan. Dan ini adalah akhir dari pemerintahan yang baik karena aparat tak berani ambil keputusan."
