TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengklaim Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan soal penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia masa lalu.
Kebijakan ini termasuk mengusut aktor intelektual pembunuhan aktivis anti-militer Munir pada 2004. (Baca: Pemerintah Klaim Serius Tuntaskan Kasus Munir)
"Tapi kita harus hati-hati. Kita lihat dulu perangkat regulasi yang ada," kata Andi di kawasan Monumen Nasional, Senin, 1 Desember 2014.
Andi menyatakan Jokowi masih memegang teguh komitmen yang dilontarkan pada masa kampanye soal kasus HAM. Menurut Andi, koordinasi di tingkat menteri dan aparat akan segera digelar antara Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy.
"Ini kan jaksa agung baru dilantik. Nanti pasti ada koordinasi untuk mempelajari apa yang bisa dilakukan dalam kasus HAM," kata Andi.
Menurut Andi, pemerintah sudah menerima semua masukan dari para aktivis dan Komisi Nasional HAM. Pemerintah tengah mempelajari sehingga pelaksanaan tak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada. (Baca: Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi)
Soal bebas bersyarat Pollycarpus Budihari, menurut Andi, Jokowi tak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Presiden paham semua prosedur terhadap Pollycarpus sudah terpenuhi dan sesuai aturan.
"Tak ada hal legal yang bisa menahan lebih lama. Secara prosedural, Pollycarpus sudah bisa bebas sejak 2012," kata Andi.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler
Kenapa Bayi Harus Banyak Tidur?
Tips Membuat Bayi Mudah Tidur
Berhijab Trendi ala Mahasiswi, Ini Panduannya
Susu Tidak Kurangi Risiko Patah Tulang
Jangan Sembarang Beri Obat Pencahar ke Bayi
Berita terkait
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua
12 hari lalu
Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaKecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50
15 hari lalu
Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
17 hari lalu
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
17 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM
19 hari lalu
Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.
Baca SelengkapnyaBegini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM
19 hari lalu
Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari
24 hari lalu
Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice
24 hari lalu
Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.
Baca SelengkapnyaBahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah
25 hari lalu
Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
26 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca Selengkapnya