KPK Tak Masalahkan Pimpinan KPK Hanya Empat  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 1 Desember 2014 12:44 WIB

Warga daftarkan dirinya untuk ikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2014-2018 di ruang pendaftaran calon pimpinan KPK di gedung Kemenkumham, Jakarta, 3 September 2014. Hingga sore tadi, pendaftar seleksi mencapai 104 orang yang mendaftar. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan jumlah komisioner tidak mempengaruhi kinerja pemberantasan korupsi.

Abraham pun mengaku merasa tidak khawatir jika terjadi kekosongan wakil ketua KPK ketika masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berakhir pada 10 Desember 2014. (Baca: Seleksi Komisioner, DPR Dianggap Hambat KPK)

"Kalau ada pendapat soal pimpinan empat saja, itu pendapat yang keliru. Kepolisian RI yang hanya dipimpin satu orang bisa menjalankan fungsinya, begitu juga Jaksa Agung mampu memimpim hingga tingkat kabupaten," kata Abraham pada rapat pertemuan dengan Komisi Hukum DPR di Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

Menurut Abraham, empat pimpinan KPK masih bisa menjalankan organisasi sama seperti ketika jumlahnya lima. Abraham mengatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang mensyaratkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari lima orang.

Namun, aturan itu tidak mewajibkan bahwa pengambilan setiap keputusan harus dilakukan lima pimpinan.

"Tidak ada kata-kata bahwa pengambilan keputusan hanya empat itu tidak sah. Selama ini tradisi pengambilan keputusan juga selalu musyawarah, bukan voting," kata Abraham.

Setali tiga uang dengan Samad, komisioner KPK Zulkarnaen mengatakan penandatanganan surat dan keputusan hanya diambil oleh seorang ketua. Selain itu, Zulkarnaen menilai KPK tidak akan menemui kesulitan jika hanya dipimpin oleh empat orang.

"Kami sudah evaluasi kinerja tahun ini, sudah selesai disusun oleh lima pimpinan. Kami tak melihat sekarang ada kesulitan," kata Zulkarnaen.

KPK juga menilai pengangkatan satu pimpinan KPK tahun ini tidak efisien atau pemborosan karena tahun depan juga akan digelar pemilihan empat pimpinan baru.

Oleh karena itu, KPK berpendapat bahwa pengisian komisioner sebaiknya dilakukan secara bersamaan tahun depan. "Kami menganggap seideal mungkin pemilihan wakil pimpinan KPK dilaksanakan di saat bersamaan tahun 2014 bersama habisnya mada kepimpinan KPK jilid tiga," kata Abraham.

PUTRI ADITYOWATI

Terpopuler
:
Wali Kota London: Sulit Tiru Car-Free Day Jakarta
Dukung Agung Laksono, Yorrys Raweyai Juga di Bali
Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical
Jokowi: Taklukkan Dunia dengan Kuliner Indonesia
Hari Ikan, Menteri Susi Buka Lomba Masak Ikan Dori

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

40 menit lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

49 menit lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

7 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

9 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

15 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

20 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya