TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengklaim, pemerintah serius dalam penegakkan dan pengungkapan kasus HAM masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Yasonna, meski terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah bebas.
"Pemerintah akan berusaha mencari aktor intelektual," kata Yasonna, di Istana Negara, Ahad, 30 November 2014. Meski demikian, dia tak mengungkapkan langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mengungkap aktor kasus pembunuhan di Pesawat Garuda, sepuluh tahun lalu itu.
Yasonna juga belum tahu, apakah ada kemungkinan Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus pengusutan seluruh kasus HAM masa lalu. "Jangan membabi-buta. Dia (Pollycarpus) sudah menjalankan hukuman," kata Yasona.
Menurut Yasona, pemerintah tak bisa mengikuti desakan aktivis dan masyarakat untuk mengkaji ulang bebas bersyarat Pollycarpus. Yasonna berjanji, kalau Pollycarpus melanggar hukum, Kementerian Hukum dan HAM akan menariknya kembali ke penjara.
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Ia menyatakan, Jokowi tak akan melakukan intervensi terhadap keputusan hukum bagi Pollycarpus. Menurut dia, presiden sudah memahami seluruh proses yang telah dijalani termasuk remisi dan bebas bersyarat. "Semua sudah berjalan sesuai aturan," kata Andi.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Golkar Pecah |Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY
Pollycarpus Bebas, Allan Nairn Beberkan Data TPF
Ahok Idolakan Arsenal Karena Warna Kausnya
Alex Asmasoebrata Bangga Berbesankan Muchdi
Berita terkait
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
1 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
1 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
3 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
4 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
4 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
24 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
26 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
26 hari lalu
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca SelengkapnyaSengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
28 hari lalu
Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.
Baca SelengkapnyaKPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
29 hari lalu
KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.
Baca Selengkapnya