Personel Polisi Militer TNI AD meminta masyarakat tidak beraktivitas di sekitar Mako Brimobda Kepri dan pertokoan di Jalan Raya Tembesi, Batam, 19 November 2014. Suasana mencekam terlihat di Mako Brimob, menyusul penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. ANTARA/Joko Sulistyo
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryass Rasyid mengatakan apabila pemerintah ingin menegakkan pemerintahan sipil yang efektif, sebaiknya Kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, harus ada evaluasi setelah 14 tahun Kepolisian berada langsung di bawah Presiden. "Tapi harus ada tahapan menuju ke sana," ujar Rasyid ketika dihubungi, Ahad, 30 November 2014. (Hindari Bentrok, TNI Wajib Bertukar Nomor HP dengan Polri)
Menurut Rasyid, tahapan pertama, sebaiknya tak langsung menempatkan Polri di bawah Kemendagri, melainkan dipindahkan dahulu ke bawah Kementerian Pertahanan. Maksudnya, agar wewenang penggunaan senjata dalam pelaksanaan tugas Polri bisa terkendali secara efektif. Dengan sama-sama berada di bawah Kemenhan, sekaligus mengembalikan Polri ke jajaran yang setara dengan TNI dalam koordinasi pelaksanaan tugasnya. (Bertemu Polisi, Prajurit TNI Dilarang Melotot)
Kemudian, kata Rasyid, harmonisasi hubungan keduanya pun bisa dibangun secara institusional. Namun, kata dia, dalam cetak biru kebijakan harus ditegaskan soal pemindahan Polri ke Kemendagri. "Misalnya, setelah lima tahun, Polri akan dialihkan ke kemendagri. Jadi ada waktu bagi Kemenhan, Kemendagri dan Polri sendiri merancang proses transisi yang baik," ujarnya. (Bentrok TNI-Polri, Pangdam Bukit Barisan Dicopot)
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Agung Mulyana mengatakan hingga saat ini belum pernah ada kajian soal pindahnya Polri di bawah kementeriannya. Selama ini, kata dia, belum ada arahan untuk membuat kajian tentang hal tersebut. "Selama ini belum pernah ada omongan penggabungan tersebut," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan sebaiknya Polri ada di bawah kementerian karena presiden sibuk. Namun Ryamizard enggan mengatakan ke mana sebaiknya Polri pindah. Hal ini juga, kata Ryamizard, dimaksudkan untuk mengkahiri konflik TNI-Polri yang kerap terjadi.
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
26 Maret 2022
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.
