Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan ada beberapa langkah prioritas yang akan dilakukannya.
Di antaranya, Nusron akan membenahi sistem pengiriman TKI, pengawasan TKI di luar negeri, dan bantuan hukum bagi para TKI. (Baca: Merasa Awam, Nusron Minta Masukan Soal TKI)
"Kami akan terapkan early warning system atau sistem deteksi dini supaya dapat memonitor TKI di luar negeri," kata Nusron seusai pidato serah terima jabatan di kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat, 28 November 2014.
Nusron menjelaskan langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN). Selama ini KTLN berfungsi pada saat pemberangkatan saja. (Baca: Kenapa Jokowi Angkat Nusron Jadi Kepala BNP2TKI?)
Sistem tersebut dilaksanakan dengan mencatat semua nomor TKI, pengguna jasa, dan lembaga penyaluran jasa. Dengan demikian, BNP2TKI dapat mengetahui nasib para TKI di luar negeri.
"Apa mereka dibayar utuh atau tidak, sakit apa tidak, bagaimana sikap bosnya, supaya tahu sumber masalahnya," kata Nusron.
Selain soal pembenahan sistem, Nusron akan terlebih dahulu melakukan pendataan TKI yang bermasalah. Misalnya seperti jatuh tempo, upah yang tidak dibayarkan, dan sebagainya.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu juga akan mengevaluasi banyaknya TKI ilegal. Menurutnya, TKI ilegal marak karena proses yang rumit dan biaya mahal. Oleh karenanya, Nusron berjanji akan mempermudah proses pendaftaran dengan biaya yang murah.
"Kuncinya, apa pun itu, yang penting TKI merasa nyaman dan aman. Supaya tidak ada yang ilegal atau disiksa di luar negeri," kata Nusron.
