Panglima Tni Jenderal TNI Moeldoko (tengah ) bersama Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) dan Mayjen TNI Andika Perkasa (kiri) bersalam komando usai mengikuti upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dari di Mako Paspampres, Tanah Abang II Jakarta, 22 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Bogor - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan akan menyatukan pendidikan dasar anggota TNI dan Polri untuk membina harmoni dan mencegah konflik di antara mereka. Moeldoko menyampakan hal itu pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan panglima komando utama operasional di Istana Bogor pagi ini. (Baca: Moeldoko Tegaskan Soliditas TNI)
"Kami telah sepakat dengan Kapolri, membuat proyeksi ke depan agar taruna TNI dan Polri untuk kepentingan strategis ke depan akan kita satukan kembali di Magelang," kata Moeldoko di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.
Menurut Moeldoko, rencananya penyatuan pendidikan dasar keprajuritan tersebut akan berlangsung kurang-lebih enam bulan. "Jadi tercipta sebuah harmoni, kondisi psikologis terbangun sejak awal."
Dalam pertemuan dengan Jokowi dan Kalla itu, Moeldoko mengatakan bahwa pangkotama akan secara khusus melaporkan apa yang terjadi dalam konflik antara TNI dan Polri di Batam. "Kita akan melaporkan secara khusus yang terjadi." (Baca: Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini)
Moeldoko menegaskan bahwa pada dasarnya hubungan antara TNI dan Polri berjalan baik dan harmonis di tiap tingkatan. Di tiap kota, tiap daerah, kata Moeldoko, terbukti hubungan antaranggota TNI dan Polri terbina dengan baik.
Pagi ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan para panglima komando utama operasional di Istana Bogor. Pertemuan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan ini, tiap panglima komando utama akan menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Tiap pangkotama memiliki waktu tiga menit untuk curhat dengan Jokowi dan Kalla.
Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan ini di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
