Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, (kiri) bersama Ketum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam acara pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Refly Harun menilai kisruh di tubuh Partai Golkar terjadi akibat Aburizal Bakrie atau Ical memaksakan diri kembali menjadi ketua umum. "Kunci untuk Golkar bersatu kembali, Ical harus legowo untuk mengundurkan diri, jangan ngotot jadi ketua," kata Refly saat dihubungi pada Rabu, 26 November 2014. (Baca; Begini Sikap Titiek Soeharto soal Konflik Golkar)
Menurut Refly, perpecahan di tubuh Golkar muncul karena tak ada kompetisi sehat di dalam partai. Kompetisi yang ada dirancang untuk memenangkan orang tertentu. Pengamat dari Universitas Indonesia ini juga menganggap Ical bersikeras menjadi ketua partai dengan cara tidak demokratis. (Baca; Golkar Kisruh, Agung 'Panggil' JK dan Surya Paloh)
Meski demikian, Refly berujar, fenomena seperti ini bukan hal baru dalam Partai Golkar. Sebelumnya, momen pemilihan ketua di Golkar selalu berujung pada terpecahnya partai. Misalnya ketika Jusuf Kalla terpilih, muncul Partai Hanura dan Partai Gerindra dengan pendiri Wiranto dan Prabowo Subianto, yang saat itu kalah pada pemilihan ketua partai. (Baca: Nurul Arifin Anggap Pemecatan Ical Tak Sah)
Begitu juga saat Ical menjadi ketua pada periode sebelumnya. Surya Paloh yang mencalonkan diri sebagai pemimpin partai kemudian mendirikan Partai Nasdem. "Tapi konflik kali ini bisa berujung pada munculnya dua versi kepengurusan partai seperti yang terjadi pada PPP," kata Refly. (Baca: Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?)
Refly mengimbau partai untuk memperbaiki sistem demokrasinya. Partai, kata Refly, selalu berkoar-koar menuntut negara yang demokratis, sementara di internalnya tidak. Menurut dia, tak ada satu pun partai di Indonesia yang sistem demokrasi internalnya berjalan baik. "Paling hanya PKS, tapi itu juga tidak bisa dibilang demokratis." (Baca juga: Agung Ngadu ke Menteri Laoly, Golkar Bernasib seperti PPP?)
