TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menerima kedatangan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsudin. Hamdan mengatakan kedatangan Aziz ke kantornya untuk konsultasi mengenai jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Dia (Aziz) hanya konfirmasi soal putusan Mahkamah pada tahun 2011 mengenai kepastian jabatan pimpinan KPK," kata Hamdan di kantornya, Kamis, 27 November 2014. "Terutama soal jabatan Busyro Muqoddas."
Menurut Hamdan, beberapa hal yang ditanyakan Aziz antara lain mengenai periode pimpinan KPK jika nantinya Busyro terpilih kembali sebagai pimpinan komisi antirasuah itu. (Baca: KPK Jilid Tiga Pernah 'Dipimpin' Empat Orang)
"Dia tanya soal apakah nanti ketika Busyro ataupun siapa yang terpilih nanti sebagai pimpinan KPK masa jabatannya disesuaikan dengan komisiner lain atau tidak, hanya sebatas itu saja," kata Hamdan.
Dihubungi terpisah, Aziz mengatakan pertemuan dengan Hamdan hanya sebatas silaturahmi. "Tidak ada membahas soal seleksi pimpinan KPK atau hal-hal lain," kata Aziz. "Hanya kunjungan biasa." (Baca: Imam Prasodjo Sayangkan Komentar Pimpinan KPK)
Pada pertengahan Oktober lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyerahkan dua nama yang lolos seleksi pimpinan KPK kepada DPR.
Kedua nama itu adalah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, yang menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.
Keduanya akan menjalani seleksi DPR untuk menduduki kursi pimpinan KPK menempati posisi Busyro, yang masa kerjanya berakhir pada 10 Desember. (Baca: KPK Ingatkan Jokowi untuk Konsisten Berantas Korupsi)
Namun proses seleksi di DPR hingga kini masih tertunda lantaran adanya konflik internal di parlemen.
REZA ADITYA
Berita lain:
Boy Sadikin Jadi Wakil Gubernur Dampingi Ahok
Golkar Daerah Disebut Bak Jongos Ical
Ke Pasar, Kaesang Jokowi Disambut Mirip Selebritas
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaSaat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP
6 jam lalu
Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
16 jam lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
1 hari lalu
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
Baca SelengkapnyaPPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
1 hari lalu
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
1 hari lalu
Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaBagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
1 hari lalu
Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya