Dari kiri: Priyo Budi Santos0, Sjarif Tjitjip Soetardjo, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Idrus Marham, dan Fadel Muhammad, dalam rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Bali Ketut Sudikerta setuju bila Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi jalannya Musyawarah Nasional Golkar. "Bagus itu, supaya tidak ada politik uang yang berjalan di sana. Itu yang kami harapkan," katanya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 November 2014.
Sebelumya, inisiator gerakan regenerasi Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, menyatakan ingin KPK turut serta dalam Munas Golkar. Agun berharap KPK bisa mencegah korupsi dalam forum terbesar Golkar itu. Selain itu, komisi antirasuah dapat menelisik sumber dana para peserta Munas. (Baca: Munas Dilarang, Kubu Ical: Itu Kebodohan Menteri)
KPK tidak keberatan atas inisiatif tersebut. Namun KPK mengaku pengawasan politik uang di Munas Golkar yang akan diselenggarakan di Bali sulit dilakukan. KPK menganggap partisipasinya lebih tepat untuk menentukan integritas calon pemimpin partai beringin. (Baca: Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap)
Hari ini, DPD Golkar se-Indonesia menggelar forum dukungan untuk Aburizal Bakrie alias Ical. Agenda ini berkaitan dengan kisruh yang terjadi saat Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Ketut pun menjamin insiden yang dinilai mengecewakan itu tidak terulang saat Munas di Bali.
