TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan aktivitas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie seperti biasa, tak terpengaruh munculnya Presidium Penyelamatan Partai Golkar. Ical tetap berkantor di Bakrie Tower, Jakarta. "Kerja seperti biasa, kok, di kantornya," kata Fadel saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 November 2014.
Menurut Fadel, hari ini dirinya dan Ical serta pengurus pusat Golkar tidak memiliki agenda rapat. Termasuk rencana pertemuan pengurus Golkar dari berbagai daerah di Hotel Sultan sore ini. Fadel menegaskan tak akan menghadiri rapat itu. "Sesuai AD/ART, kami tidak perlu datang," katanya. (Baca: Tantowi Anggap Pemecatan Aburizal Tidak Sah)
Di Kompleks Parlemen Senayan, Fadel menyampaikan kekecewaannya kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno. Dia kecewa atas pernyataan Menteri Tedjo bahwa Musyawarah Nasional Partai Golkar merupakan bentuk intervensi pemerintah. "Pernyataan ini menimbulkan implikasi politik, yaitu ada intervensi pemerintah dalam partai politik sehingga kurang menyenangkan," kata Fadel.
Fadel menganggap pemerintah tidak netral terkait dengan konflik internal Golkar. "Sebagian besar teman-teman menilai ini politis karena Menkopolhukam dari NasDem, dan partai itu merupakan pecahan Golkar," ujarnya. (Baca: Golkar Kubu Ical Lawan Instruksi Menko Polkam)
Menurut dia, pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merupakan intervensi terhadap sebuah partai politik sehingga berakibat negatif. "Kami memohon agar pernyataan tersebut dicabut," kata Fadel seperti dikutip dari Antara.
Apa yang terjadi di Golkar adalah masalah internal memperebutkan kursi ketua umum. "Para penjaga mengalami luka-luka merupakan konsekuensi logis," ujar Fadel menjelaskan ihwal bentrok massa di kantor Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 25 November 2014.
Bentrok tersebut berlanjut dengan kisruh dalam rapat pleno pengurus Golkar, yang dipimpin Theo L. Sambuaga. Rapat ini menuai protes. Pimpinan pleno kemudian diambil alih Wakil Ketua Golkar Agung Laksono. Rapat pleno lanjutan ini membentuk Presidium Penyelamatan Partai Golkar, yang memutuskan pembekuan kepemimpinan Aburizal Bakrie.
Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno pada Selasa, 25 November, meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, yang rencananya digelar pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah tidak mau mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia di mata dunia jika terjadi kekacauan seperti di Slipi. Tedjo mengatakan hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah waktu pelaksanaan Munas Golkar bersamaan dengan musim libur menjelang akhir tahun. Saat itu, kunjungan wisatawan diperkirakan cukup banyak, baik domestik maupun asing.
DEWI SUCI RAHAYU
Berita Terkait
Golkar Pecah, DPD Maluku Utara Dukung Aburizal
Fadel Tuding Pemerintah Intervensi Munas Golkar
Golkar Kisruh, JK: Aduh, Jangan
Polri Evaluasi Ricuh Golkar untuk Keamanan Munas
Tantowi Anggap Pemecatan Ical Tak Sah
