Anggota panitia seleksi (pansel) proses perekrutan penasehat KPK (kiri - kanan) Pendiri Maarif Institute, Syafii Maarif, Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto, Sosiolog Imam Prasodjo, dan Mantan Ketua PPATK Yunus Husein. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Imam Prasodjo, meminta Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera menggelar uji kelayakan untuk calon petinggi lembaga antirasuah itu. Menurut dia, Komisi Hukum harus sudah menentukan seorang pimpinan yang akan menggantikan Buysro Muqoddas, yang masa tugasnya berakhir pada 10 Desember 2014. (Komisi Hukum Kaji Seleksi Pimpinan KPK Sekaligus)
"Legitimasi KPK bisa dipersoalkan. Pimpinan KPK dalam UU disebutkan terdiri dari lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Prasodjo melalui pesan pendek, Rabu, 26 November 2014. Busyro bakal mendului empat pimpinan lainnya karena masuk menggantikan Antasari Azhar yang diberhentikan di tengah masa kerjanya.
Imam juga kaget mendengar komentar empat pimpinan KPK maupun juru bicara yang ingin lembaga antirasuah itu dipimpin empat orang saja setelah masa tugas Busyro habis. Padahal, kata dia, argumen seperti itu sudah pernah diselesaikan sebelum proses seleksi dimulai pada Agustus lalu. (Ditolak DPR, Busyro Tetap Bisa Pimpin KPK?)
Saat itu empat pimpinan KPK dan Johan Budi berharap seleksi calon pimpinan digelar serentak tahun depan. Alasannya, dikhawatirkan orang baru akan mengganggu ritme kerja KPK yang saat ini sedang dalam kecepatan tinggi. Alasan lain, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, bila pemilihan calon pimpinan KPK tidak dilakukan serentak, akan memboroskan anggaran. (Pansel Keberatan Seleksi Pimpinan KPK Diulang)
Mau tidak mau, kata Imam, Komisi Hukum harus memilih salah satu dari dua calon pimpinan yang telah diajukan, yakni Busyro Muqoddas atau Robby Arya Brata. Menurut dia, inilah jalan yang harus ditempuh sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila tidak dipilih hingga 10 Desember nanti, Imam khawatir segala tindakan KPK akan dipermasalahkan oleh berbagai pihak karena tidak sesuai dengan UU.
