Hari Ini, Baleg Finalisasi Revisi UU MD3  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 25 November 2014 13:11 WIB

Anggota DPR Ruhut Sitompul (kanan) dan Melani Leimena Suharli, melambaikan tangan usai Sidang Paripurna terakhir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 30 September 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kembali menggelar rapat pleno terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

"Sesuai rencana, hari ini kami akan finalisasi draf revisi," ujar anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, Senin, 25 November 2014. (Baca: DPR Sepakat Batasi Revisi Undang-Undang MD3)

Menurut Ruhut, sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani seluruh fraksi, draf revisi hanya akan mengesahkan perubahan beberapa pasal. Pasal yang bakal diubah itu terbatas hanya pada pasal 74 ayat 3, 4, 5, dan 6 dan pasal 98 ayat 7, 8, dan 9. Ketujuh ayat ini berkaitan dengan penggunaan hak DPR. (Baca: UU MD3 Tak Mungkin Disahkan Pekan Depan)

Rapat finalisasi revisi RUU dimulai pukul 10.30 WIB. Rapat dihadiri lebih dari 40 anggota Baleg. Anggota fraksi dari Partai Amanat Nasional, Desi Ratnasari, mengatakan pembahasan pleno Baleg hari ini tak akan lama. Alasannya, secara prinsip, semua fraksi sudah sepakat dengan poin-poin perubahan. (Baca: UU MD3 Disahkan DPR Selasa Pekan Depan)

Desi berharap, setelah Baleg mengesahkan revisi, pimpinan DPR segera menjadwalkan rapat paripurna. "Kami berharap, setelah revisi disahkan, DPR bisa langsung bekerja melaksanakan tugas yang sudah lama tertunda," ujar Desi. Salah satu tugas yang mendesak, menurut Desi, adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan penggunaan dan pengawasan anggaran.

IRA GUSLINA SUFA




Berita Terpopuler
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
Begini Cara Jean Alter Hapus Jejak
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya