Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan usul penggunaan hak interpelasi mengada-ada dan mengganggu pemerintah. Sebab, seluruh pertanyaan kelompok fraksi pendukung Prabowo Subianto sudah dijawab pemerintah. "Saya melihat mereka tak serius, hanya ingin mengganggu pemerintah saja. Cari perhatian," ujar Jazilul ketika dihubungi, Ahad, 23 November 2014. (Baca: Krisna Mukti Emoh Interpelasi Jokowi)
Jazilul mengatakan penggunaan hak interpelasi terlalu berlebihan. Masalah ini, kata dia, bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan hak bertanya dan selesai di tingkat komisi. Menurut Jazilul, pemerintah saat ini memang harus menaikkan harga bahan bakar minyak karena terlalu lama dinikmati oleh kelas menengah atas. Ia menilai dana subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, memperbaiki sekolah, dan rumah sakit. (Baca: Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?)
Untuk itu, Jazilul menegaskan akan terus melobi fraksi yang ingin menggunakan hak interpelasi agar mempertimbangkannya lagi. "Kalau nanti berdampak buruk atau pengalihannya tak berjalan baik baru boleh gunakan interpelasi. Sekarang lihat dulu saja," ujarnya. (Baca: Galang Dukungan Interpelasi Jokowi Dimulai)
Sejumlah fraksi di DPR telah menggalang interpelasi memprotes keputusan Jokowi menaikkan harga BBM. Fraksi yang sudah mengumumkan akan menggunakan hak ini antara lain Partai Amanat Nasional, Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara Demokrat mengusulkan untuk menggunakan hak bertanya dalam rapat dengar pendapat. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)
