TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini sejumlah anggota Partai Amanat Nasional ikut serta menandatangani usulan hak interpelasi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPP PAN Totok Daryanto mengatakan ajakan menggunakan hak interpelasi disebarkan melalui pesan pendek.

"Tak ada surat edaran karena ini hak anggota dan bebas. Ya, sistemnya getok tular saja karena semua ingin tahu alasan pemerintah itu," kata Totok saat dihubungi Tempo, Senin, 24 November 2014. (Baca: PDIP: Cukup Panggil Menteri, Bukan Interpelasi)

Totok merupakan salah satu inisiator yang mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Ia mengklaim terdapat lebih dari 300 anggota dari berbagai fraksi partai yang menandatangani usulan ini. "Sudah banyak sekali anggota yang sama-sama ingin tahu jawaban pemerintah. Ada lebih dari 300 yang sudah tanda tangan," katanya.

Anggota Dewan yang ikut bergabung dengan gerakan ini berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan Partai Demokrat berencana mengajukan hak bertanya lewat rapat dengar pendapat.

Totok mengatakan pemerintah dan tim partai Koalisi Jokowi di DPR tak perlu khawatir terhadap usulan interpelasi ini. Ia menganggap hak interpelasi hanya hak dasar anggota Dewan sebagai perpanjangan tangan rakyat. "Jangan dianggap sesuatu yang aneh karena tiap kebijakan pemerintah memang harus ada alasan yang kuat. Rakyat, lewat kami, ingin mendapat penjelasan itu," ujar Totok.

PUTRI ADITYOWATI

Berita Terpopuler:
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi