Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Reporter

Senin, 24 November 2014 13:13 WIB

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 15,19 miliar di Bangka Belitung. Dana tersebut akan disalurkan kepada 37.975 rumah tangga sasaran (RTS).

"Saat ini penyaluran dana tersebut kurang-lebih sudah 75 persen. Tinggal sedikit yang belum didistribusikan. Dana yang diterima dibayarkan dua bulan, November dan Desember," ujar Kepala Kantor Pos Pangkalpinang M. Ridwan kepada Tempo, Senin, 24 November 2014. (Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M)

Ridwan mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui syarat dan ketentuan pengambilan dana kompensasi tersebut. "Sosialisasinya masih berjalan. Tapi kita sudah minta bantuan kepada pejabat pemerintah desa untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat," ujarnya. (Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan)

Pengambilan dana tersebut, kata Ridwan, bisa diwakilkan jika masyarakat yang mewakili tercantum dalam Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jika KPS hilang, mayarakat bisa meminta surat keterangan dari pejabat setempat. Kantor Pos Pangkalpinang menyiapkan tiga loket pembayaran dan tujuh petugas pemeriksa untuk memverifikasi syarat yang dibawa masyarakat. (PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)

"Syarat yang harus dibawa masyarakat adalah kartu penerima sosial, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP yang masih berlaku," ujarnya.

SERVIO MARANDA

Terpopuler:
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya