(kiri-kanan) Direktur, Michael Alexander R. Roring, Direktur, Lim Eng Poh, Presiden Direktur PT Astra Graphia Lukito Dewandaya, Direktur, Yusuf Darwin Salim, dan Direktur Herrijadi Halim, saat rapat umum pemegang sahan PT Astra Graphia Tbk di Jakarta, Rabu (25/04). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pimpinan Konsorsium PT Astra Graphia, Yusuf Darwin Salim, untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Yusuf bakal diperiksa sebagai saksi untuk Sugiharto, pegawai Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tersangka kasus tersebut.
"Tiga orang dipanggil sebagai saksi termasuk Yusuf," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan pendek, Senin, 24 November 2014. Dua orang lain yaitu Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi dan eks Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Ekworo Boedianto.
Nama Astra Graphia dalam megaproyek e-KTP sudah santer terdengar. Bahkan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 13 November 2012 menilai Astra Graphia terlibat persekongkolan dengan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. (Baca: KPPU Ungkap Persekongkolan Tender di E-KTP)
Kedua konsorsium tersebut adalah peserta tender e-KTP. Komisi Pengawas menemukan keduanya sama-sama melakukan kesalahan pengetikan di kalimat yang sama dalam dokumen tender iris mata dan fingerprint mesin L-1 Identity. "Kedua terlapor juga memberikan penawaran harga yang sama dan nampak seperti telah diatur," demikian pertimbangan putusan itu.
Sampai saat ini, KPK baru menetapkan satu tersangka kasus e-KTP, yaitu Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang bernama Sugiharto. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek yang menggunakan anggaran tahun 2011-2012.
Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu juncto pasal 64 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana. Pasal-pasal itu mengatur perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum secara bersama-sama. (Baca juga: Pemerintah Cuci Tangan Soal Bau Amis Tender E-KTP)
