TEMPO Interaktif, Boyolali: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan menolak rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali badan intelijen di daerah. Ia menganggap, alasan langkah untuk mencegah aksi terorisme tidak bisa diterima."Pemerintah seharusnya lebih memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkret, yang hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat seperti kesehatan atau pendidikan," kata Muhaimin di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Minggu (12/6).Terorisme, kata Muhaimin, hanya terjadi di beberapa daerah. Masalah ini pun, menurut dia, harus diselesaikan secara internasional dan bukan dengan membentuk intelijen di daerah.Ia pun menyatakan, rencana pemerintah itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat pada situasi masa lalu, ketika intelijen dianggap sekadar mencari orang-orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah. "Jadi, saya menganggap rencana itu tidak perlu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.Presiden Yudoyono saat bertemu para gubernur se-Indonesia, Kamis (9/6), mengatakan, badan koordinasi intelijen daerah akan dihidupkan kembali. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan koordinasi intelijen polisi, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lain-lainnya akan dilakukan hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Imron Rosyid